Berbeda dengan komunikasi bersama pemerintah kabupaten, pembahasan dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya justru belum menunjukkan perkembangan konkret.
Ismet mengaku pihaknya sudah mengajukan permohonan audiensi kepada Wali Kota Tasikmalaya, tetapi hingga kini belum mendapatkan jadwal pertemuan.
Padahal, persoalan kelebihan kapasitas ini membutuhkan penanganan lintas pemerintahan. Apalagi, mayoritas warga binaan berasal dari dua wilayah administratif tersebut.
Baca Juga:Kejari Kota Tasikmalaya Tetapkan Mantan Ketua HIMPAUDI Tersangka Korupsi Hibah Rp569 JutaTelkomsel Bagikan 151 Hadiah Mobil Listrik BYD dan Motor NMAX, Program Berlanjut hingga Februari 2027
“Kami sudah mengajukan, tetapi belum terjadwal. Sampai sekarang belum ada pembahasan komprehensif dengan wali kota,” tambahnya.
Dalam momentum Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini, Ismet juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila pelayanan pemasyarakatan selama ini belum sepenuhnya memenuhi harapan.
Ia berharap ke depan pelayanan semakin baik. Namun, persoalan mendasar berupa kapasitas hunian yang jauh melampaui daya tampung tentu tidak cukup diselesaikan dengan pembenahan pelayanan semata.
Sebab, ketika kapasitas hanya 88 orang dipaksa menampung 431 penghuni, persoalannya bukan lagi sekadar keterbatasan ruang.
Ini sudah menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah daerah yang membutuhkan kepastian lahan dan langkah nyata, bukan sekadar wacana relokasi. (rezza rizaldi)
