KNPI Kabupaten Tasikmalaya Soroti Pengawasan Pinjaman Daerah, Jangan Hanya “Duduk”, Wabup-DPRD Harus Bertaring

Knpi kabupaten tasikmalaya
Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Luthfi Lutpiansyah. (Istimewa)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya menyoroti lemahnya pengawasan terhadap penggunaan pinjaman daerah sebesar Rp 230 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur jalan. Hingga pertengahan November 2026, transparansi skema pembayaran cicilan utang dan kualitas pekerjaan fisik di lapangan dinilai masih menyisakan persoalan serius.

Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Luthfi Lutpiansyah, menilai pinjaman daerah tersebut semestinya menjadi stimulus pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat, bukan justru meninggalkan beban keuangan akibat lemahnya perencanaan dan pengawasan.

Menurut dia, terdapat dua persoalan mendasar yang harus segera dijelaskan pemerintah daerah, yakni kepastian sumber dan skema pembayaran cicilan pinjaman serta jaminan kualitas pekerjaan infrastruktur yang dibiayai dari dana tersebut.

Baca Juga:Fungsi Dewas RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya Disorot, Ketua Komisi I Andi Supriyadi: Evaluasi Kinerja Dirut!Temui Keluarga Almarhum, Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Iyam Maryani Soroti Komunikasi Nakes RSUD KHZ

“Publik berhak mengetahui dari mana sumber pembayaran cicilan utang tersebut dan bagaimana skema pengembaliannya. Jangan sampai pinjaman ratusan miliar rupiah ini justru menjadi beban keuangan daerah tanpa kejelasan pertanggungjawaban,” tegas Luthfi.

Dia juga mempertanyakan peran Wakil Bupati Tasikmalaya dalam mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan dana pinjaman tersebut. Menurutnya, Wakil Bupati tidak boleh hanya tampil dalam kegiatan seremonial, tetapi harus mengambil peran nyata dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Bupati memiliki tugas membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan, termasuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Ketika proyek bernilai ratusan miliar rupiah dikebut di akhir tahun, potensi penyimpangan teknis dan pengurangan spesifikasi material harus menjadi perhatian serius. Wakil Bupati harus memastikan pekerjaan yang sedang berjalan benar-benar sesuai dengan kontrak, baik dari sisi ketebalan aspal, kualitas beton maupun spesifikasi teknis lainnya,” ujarnya.

Luthfi menegaskan, pengawasan langsung diperlukan untuk mencegah pekerjaan infrastruktur yang tidak sesuai standar. Terlebih, proyek yang dikerjakan dalam waktu terbatas berpotensi menghadapi persoalan kualitas apabila tidak diawasi secara ketat.

“Jika Wakil Bupati hanya diam melihat potensi proyek asal jadi, maka fungsi pengawasan di lingkungan eksekutif patut dipertanyakan. Jangan sampai uang rakyat yang digunakan untuk membiayai pembangunan justru terbuang akibat pekerjaan yang tidak berkualitas,” katanya.

0 Komentar