KNPI Kabupaten Tasikmalaya Soroti Pengawasan Pinjaman Daerah, Jangan Hanya “Duduk”, Wabup-DPRD Harus Bertaring

Knpi kabupaten tasikmalaya
Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Luthfi Lutpiansyah. (Istimewa)
0 Komentar

Sorotan serupa diarahkan kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Luthfi menilai lembaga legislatif belum menunjukkan pengawasan yang cukup kuat terhadap pelaksanaan pembangunan maupun kebijakan pinjaman daerah.

Dia secara khusus menyoroti peran Komisi III dan Komisi IV DPRD yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam urusan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Publik sudah mengenal DPRD hanya sebagai penjual nota komisi. Dalam persoalan ini, mereka sebetulnya tidak terlalu serius, bahkan tidak tahu sama sekali tentang kondisi-kondisi yang terjadi. Terutama Komisi III dan Komisi IV yang keterlibatan pengawasan dan peranannya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik infrastruktur publik, layanan kesehatan apalagi urusan pendidikan. Ini lemah dan minim pengawasannya. Lebih baik DPRD jadi babu Bupati saja,” ujar Luthfi.

Baca Juga:Fungsi Dewas RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya Disorot, Ketua Komisi I Andi Supriyadi: Evaluasi Kinerja Dirut!Temui Keluarga Almarhum, Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Iyam Maryani Soroti Komunikasi Nakes RSUD KHZ

Menurutnya, DPRD seharusnya tidak sekadar menjalankan fungsi formal sebagai lembaga legislatif, tetapi aktif mengawasi penggunaan anggaran, progres pekerjaan, serta kualitas hasil pembangunan. Pengawasan tersebut penting agar pinjaman daerah senilai Rp 230 miliar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (yfi)

0 Komentar