UMK 2027 Kabupaten Ciamis Mulai Dibahas, Dewan Pengupahan Gelar Rapat Pleno

Umk 2027 kabupaten ciamis
Kepala Disnaker Ciamis Dase Fadlil Yusdy Mubarak (tengah) mengikuti Konsolidasi Ketenagakerjaan se-Jawa Barat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). (Istimewa)
0 Komentar

CIAMIS, RADARTASIK.ID – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Ciamis mulai mempersiapkan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027. Salah satu langkah awalnya dengan menggelar rapat pleno bersama Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) untuk membahas mekanisme dan besaran kenaikan upah minimum tahun depan.

Persiapan tersebut dilakukan setelah Kepala Disnaker Ciamis Dase Fadlil Yusdy Mubarak mengikuti Konsolidasi Ketenagakerjaan se-Jawa Barat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).

Dase mengatakan, konsolidasi tersebut membahas persiapan penetapan UMK 2027 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Salah satu penekanannya adalah memastikan proses penetapan upah minimum di setiap daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga:KNPI Kabupaten Tasikmalaya Soroti Pengawasan Pinjaman Daerah, Jangan Hanya “Duduk”, Wabup-DPRD Harus BertaringFungsi Dewas RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya Disorot, Ketua Komisi I Andi Supriyadi: Evaluasi Kinerja Dirut!

“Kita ikut kegiatan kemarin untuk mempersiapkan UMK 2027 di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Ciamis. Karena ada arahan dari provinsi dalam kesepakatan bersama seluruh Kadisnaker Kabupaten/Kota se Jawa Barat,” katanya kepada Radar, Kamis (19/11/2026).

Dalam konsolidasi tersebut, pemerintah daerah diminta memperhatikan mekanisme penghitungan upah minimum berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, serta surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tentang penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk penetapan UMK 2027.

Selain itu, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (DPK) di Jawa Barat diminta memberikan saran dan pertimbangan terkait kenaikan atau penetapan UMK serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) kepada Gubernur Jawa Barat melalui bupati/wali kota. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 153 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dase menegaskan, pembahasan UMK dan UMSK harus melibatkan seluruh unsur Dewan Pengupahan agar menghasilkan kesepakatan bersama sebelum rekomendasi disampaikan kepada gubernur.

“Artinya bisa menjamin dan memastikan DPK dalam penyusunan UMK/UMSK mencapai kata kesepakatan 2027 dari semua unsur yaitu Asosiasi Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, pemerintah dan akademisi sebelum disampaikan ke Gubernur Jawa Barat,” ujarnya.

Dalam penetapan UMK 2027, pemerintah provinsi juga mendorong upaya mengurangi kesenjangan upah minimum antardaerah. Kabupaten/kota yang upah minimumnya telah mencapai atau melampaui nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Barat disarankan menggunakan indeks alfa yang tidak terlalu tinggi.

0 Komentar