Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena terdapat perbedaan upah minimum yang cukup lebar antara daerah di Jawa Barat. Dase mencontohkan, UMK di wilayah Bekasi telah mencapai sekitar Rp 6 juta, sedangkan Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran masih berada di bawah Rp 3 juta.
“Hal ini karena adanya jarak upah minimum di setiap Kabupaten/Kota se Jawa Barat terlalu jauh, misalnya Bekasi Rp 6 juta dan wilayah Ciamis, Banjar, Pangandaran masih di bawah Rp 3 juta,” katanya.
Sebagai tindak lanjut konsolidasi tersebut, Disnaker Ciamis mulai melibatkan seluruh unsur Dewan Pengupahan Kabupaten dalam pembahasan UMK 2027. Unsur yang dilibatkan meliputi asosiasi pengusaha, serikat pekerja atau buruh, akademisi, BPS Ciamis, serta pemerintah daerah melalui Disnaker.
Baca Juga:KNPI Kabupaten Tasikmalaya Soroti Pengawasan Pinjaman Daerah, Jangan Hanya “Duduk”, Wabup-DPRD Harus BertaringFungsi Dewas RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya Disorot, Ketua Komisi I Andi Supriyadi: Evaluasi Kinerja Dirut!
“Kita hari ini melakukan rapat pleno UMK Ciamis 2027 bersama Dewan Pengupahan Kabupaten di Disnaker,” pungkasnya.
Sebagai gambaran, UMK Ciamis 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.373.644 per bulan. Angka tersebut naik 6,67 persen atau Rp 148.365 dibandingkan UMK 2025 yang sebesar Rp 2.225.279. Besaran kenaikan UMK 2027 kini mulai dibahas melalui mekanisme Dewan Pengupahan Kabupaten. (riz)
