TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan nota komisi berisi rekomendasi pemutusan kontrak kerja sama dan pemberian sanksi daftar hitam (blacklist) terhadap dua perusahaan pelaksana proyek rekonstruksi jalan, yakni CV Agustina dan CV Purnama Bakti.
Nota komisi tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Rekomendasi itu merupakan tindak lanjut hasil rapat kerja Komisi III bersama Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup (DPU-TRPR-LH) pada 4 November 2026, terkait pelaksanaan rekonstruksi pembangunan jalan di Kabupaten Tasikmalaya.
Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi (monev) lapangan Komisi III di sejumlah titik proyek. Dalam pemantauan itu, ditemukan pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas sesuai ketentuan kontrak. Selain itu, sejumlah pekerjaan juga melewati batas waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.
Baca Juga:KNPI Kabupaten Tasikmalaya Soroti Pengawasan Pinjaman Daerah, Jangan Hanya “Duduk”, Wabup-DPRD Harus BertaringFungsi Dewas RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya Disorot, Ketua Komisi I Andi Supriyadi: Evaluasi Kinerja Dirut!
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Gumilar Akhmad Purbawisesa SIP mengatakan, dua perusahaan tersebut menjadi perhatian karena sejumlah proyek yang dikerjakannya tidak berjalan sesuai ketentuan kontrak.
“Untuk itu kami Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengusulkan supaya dilakukan pemutusan Kontrak Kerjasama antara dinas terkait dengan kedua perusahaan tersebut,” ungkap Gumilar.
Selain pemutusan kontrak, Komisi III juga mendorong agar CV Agustina dan CV Purnama Bakti dikenakan sanksi daftar hitam. Dengan demikian, kedua perusahaan tersebut tidak lagi mendapatkan pekerjaan proyek dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada masa mendatang.
Gumilar menjelaskan, persoalan tersebut terungkap setelah Komisi III melakukan monitoring langsung ke sejumlah lokasi proyek rekonstruksi jalan. Dari hasil pemantauan, pihaknya menemukan beberapa pekerjaan yang mangkrak dan tidak menunjukkan progres sebagaimana mestinya.
“Akhirnya kami mengadakan rapat kerja dengan DPU-TRPR-LH dengan menghadirkan direktur CV AGUSTINA dan CV PURNAMA BAKTI. Alhamdulilah pada 4 November dilaksanakan raker tersebut,” jelas Gumilar.
Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta penjelasan kepada kedua perusahaan mengenai penyebab sejumlah ruas jalan yang mereka kerjakan tidak kunjung selesai.
“Mereka menjawab bahwa mereka tidak mempunyai modal untuk melaksanakan proyek tersebut dan katanya mereka tidak tahu mekanisme pencairan dana dari PT SMI,” paparnya.
