Gumilar menegaskan, Komisi III tidak mempersoalkan pihak yang mendapatkan proyek. Fokus pengawasan, kata dia, adalah hasil pekerjaan dan tanggung jawab penyedia jasa, terlebih proyek tersebut menggunakan dana yang bersumber dari pinjaman PT SMI.
“Selama lima tahun dan seharusnya minimal kualitasnya pun kuat sampai lima tahun akan tetapi jangankan kuat lima tahun beres pun tidak,” tambah Gumilar.
Komisi III berharap rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, khususnya pekerjaan yang dibiayai melalui pinjaman daerah. (dik)
