Komisi III kemudian mengonfirmasi persoalan tersebut kepada DPU-TRPR-LH. Dalam rapat itu, pihak dinas diwakili Fungsional Jalan dan Jembatan Wildansyah.
Menurut Gumilar, pihak dinas menjelaskan bahwa sebelum pekerjaan dimulai, seluruh penyedia jasa atau pihak ketiga telah dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek. Namun, kedua perusahaan tersebut disebut tidak menghadiri pertemuan meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali.
“Akan tetapi dua CV ni tidak hadir bahkan katanya dua kali dipanggil pun tidak pernah hadir. DPU-TRPR-LH dalam artian PPK sudah mengeluarkan SCM (soft close meeting) sebanyak tiga kali kepada dua CV ini tapi mereka katanya sangat sulit diajak komunikasi,” kata Gumilar.
Baca Juga:KNPI Kabupaten Tasikmalaya Soroti Pengawasan Pinjaman Daerah, Jangan Hanya “Duduk”, Wabup-DPRD Harus BertaringFungsi Dewas RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya Disorot, Ketua Komisi I Andi Supriyadi: Evaluasi Kinerja Dirut!
Belakangan, setelah mendapat desakan dari masyarakat dan Komisi III, kedua perusahaan tersebut mendatangi PPK atau Kepala Bidang Jalan dan Jembatan. Dalam pertemuan itu, mereka kembali menyampaikan kendala permodalan untuk melanjutkan pekerjaan. Kedua perusahaan disebut hanya mengandalkan pencairan uang muka dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Disamping itu ketika kita ke lapangan pekerja yang hadir pun hanya berapa orang dan itu pun tidak merekrut pekerja dari masyarakat sekitar. Maka dengan itu kami mengeluarkan NOTA KOMISI untuk pemutusan kerjasama dan memblacklist kedua CV tersebut,” paparnya.
Gumilar menegaskan, nota komisi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pelajaran bagi seluruh penyedia barang dan jasa agar lebih siap secara modal, kompeten, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.
Terkait tindak lanjut rekomendasi tersebut, ia menyebut Komisi III menyerahkan pelaksanaannya kepada pihak eksekutif. Menurutnya, DPRD menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan keputusan dan tindakan administratif berada pada kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita tidak ikut campur kita hanya melaskanakan kewajiban pengawasan kepada eksekutif. Kemudian yang menjadi bahan pertanyaan kenapa eksekutif memberikan enam titik proyek kepada 2 CV ini karena kalau yang lain itu hanya mendapatkan 2 titik,” tanya Gumilar.
Ia juga mempertanyakan pertimbangan pemerintah daerah dalam memberikan enam titik pekerjaan kepada dua perusahaan tersebut, sementara penyedia jasa lainnya hanya memperoleh dua titik pekerjaan.
