GARUT, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten Garut didorong meningkatkan proporsi anggaran infrastruktur pada 2027 oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beberapa waktu yang lalu.
Gubernur Jawa Barat pun telah melakukan pertemuan dengan Bupati Garut untuk membahas anggaran infrastruktur Kabupaten Garut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut Agus Ismail mengatakan, peningkatan anggaran infrastruktur perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Baca Juga:PGRI Kota Banjar Ingatkan Guru Agar Tak Terjebak Pinjaman Ilegal dan JudolDorong Jalan Pamegatan-Singajaya Garut Masuk Status Jalan Provinsi
Ia menyampaikan jika pemerintah daerah memiliki sejumlah porsi belanja yang telah diatur, termasuk untuk belanja pegawai dan pemenuhan anggaran pendidikan.
“Jadi hasil diskusi Pak Bupati dengan Pak Gubernur, Kabupaten Garut diharapkan meningkatkan anggaran infrastrukturnya di tahun 2027,” ucapnya, Rabu, 16 September 2026.
Agus menjelaskan, kebutuhan penanganan infrastruktur jalan di Garut besar. Untuk jalan kabupaten saja, panjangnya mencapai sekitar 1.022 kilometer, sedangkan jalan desa diperkirakan mencapai sekitar 2.900 kilometer.
Dari total tersebut, kata Agus, kondisi jalan yang perlu mendapatkan penanganan masih cukup banyak sehingga perlu anggaran cukup besar.
Agus menyebut, kondisi jalan kabupaten yang baik baru sekitar 55 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 45 persen ruas jalan yang berada dalam kondisi rusak.
“Kalau jalan kabupaten saja, kurang lebih ada sekitar 350 sampai 400 kilometer yang kondisinya rusak sedang dan rusak berat sehingga membutuhkan anggaran cukup besar,” katanya.
Ia memperkirakan, rata-rata kebutuhan penanganan jalan kabupaten berada di kisaran Rp2,8 miliar per kilometer.
Baca Juga:Kawasan Pasar Baru Garut Akan Direnovasi, PKL Dipindahkan SementaraPenerangan Jalan Umum Mati, Jalur RTA Prawira Adiningrat Tasikmalaya Dinilai Rawan Kecelakaan
“Kalau kita konversi, misalnya 400 kilometer, kebutuhan penanganannya bisa sekitar Rp900 miliar. Itu baru jalan kabupaten, belum lagi jalan desa,” tambahnya.
Sementara untuk jalan desa, terdapat sekitar 1.500 kilometer yang juga membutuhkan penanganan.
Kondisi tersebut menunjukkan besarnya beban pembiayaan infrastruktur yang harus ditangani pemerintah daerah.
Agus mengatakan, apabila seluruh jaringan jalan di Kabupaten Garut ingin berada dalam kondisi baik, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Ia mengatakan, penanganan infrastruktur akan tetap dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebijakan pemerintah daerah.
“Kita memahami tracking dengan kemampuan keuangan daerah. Kita tetap mengikuti kebijakan yang diambil pimpinan,” katanya.
Agus menambahkan, kawasan selatan Garut menjadi salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak ruas jalan dengan kondisi rusak dan membutuhkan penanganan.