“Untuk komisi 8 persen kita sudah mengikuti sesuai dengan arahan Presiden per 1 Juli. Jadi itu tidak kita otak-atik sampai sekarang,” ujarnya.
Selain Turbo Prioritas, POB mempersoalkan biaya branding pada kendaraan Maxim. Adi mengatakan driver mobil justru dikenakan biaya untuk pemasangan branding perusahaan. Menurutnya, jika branding merupakan bagian dari promosi perusahaan, driver semestinya mendapatkan kompensasi.
“Seharusnya kami yang mempunyai mobil itu dibayar oleh pihak aplikator karena itu branding-nya, promosinya kantor,” kata Adi.
Baca Juga:Kasus "Pengepul" Calon Maba Unsoed Harus Jadi Pintu Masuk Bongkar Celah Korupsi Pendidikan di TasikmalayaDibidik Dunia Kerja, SMK Bhakti Kencana Tasikmalaya Perkuat Mutu Pendidikan
Persoalan branding juga berkaitan dengan administrasi reklame dan potensi pajak daerah. Penata Ruang Ahli Muda Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Gumilang Herdis Kiswa, mengatakan pihaknya belum menerima permohonan penyelenggaraan reklame untuk branding Maxim.
“Sampai saat ini kita pun tidak ada permohonan penyelenggaraan reklame,” ujarnya.
Kabid Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Kota Tasikmalaya, Irfan Sani, mengatakan kendaraan Maxim yang baru melaporkan dan membayar pajak masih sekitar 49 unit. Padahal, kendaraan yang menggunakan branding Maxim di lapangan disebut jauh lebih banyak.
Bapenda, kata Irfan, telah tiga kali melayangkan surat pemanggilan kepada pihak Maxim.
“Kita sudah melakukan upaya semaksimal mungkin mendatangi Maxim, malahan memberikan tiga kali surat pemanggilan ke Bapenda,” katanya.
Pihak Maxim menyatakan akan menyampaikan data branding secara tertulis kepada Bapenda. Jika masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, Maxim menyatakan akan mengikuti hasil perhitungan yang dilakukan.
POB juga meminta pendaftaran driver baru dihentikan karena pertumbuhan jumlah mitra dinilai tidak sebanding dengan ketersediaan order.
Baca Juga:35 Tahun Primajasa: ETA, Disiplin, dan Jalan Pengabdian H. Amir MahpudPeriksa Saksi Tragedi Cilembang, Polres Tasikmalaya Kota Ungkap Fakta Begini
Rafi mengatakan Maxim secara nasional mulai membatasi dan memperketat penerimaan driver baru.
“Sekarang yang kita lakukan adalah pendaftaran melalui online dan itu pun terkurasi dulu,” ujarnya.
Menurut Rafi, ketidakseimbangan jumlah driver dan order bukan hanya terjadi di Maxim, tetapi menjadi persoalan industri transportasi daring secara umum.
Setelah menjalani audiensi hingga sekitar pukul 15.10 WIB, massa dan pihak terkait menyepakati sejumlah poin yang dituangkan dalam berita acara dan komitmen bersama. Dokumen tersebut ditandatangani seluruh pihak di atas materai.