Ia menyebut DPRD baru menerima pemaparan, sementara rincian rencana rasionalisasi belanja belum disampaikan secara utuh oleh TAPD.
“Dari TAPD sampai hari ini belum memberikan perencanaan secara utuh,” katanya.
Karena itu, DPRD meminta TAPD memperbaiki sekaligus merinci kembali pos-pos yang akan disesuaikan.
Baca Juga:Jam Kerja ASN Kota Tasikmalaya Jadi 07.30 Hari ini, Sekda: Jangan Antar Anak Lalu Pulang LagiKereta Api Lokal Tasikmalaya Didorong Kembali Beroperasi, KAMMI Soroti Stasiun Lama yang Sepi
Menurut Hilman, DPRD tidak bisa begitu saja menunjuk pos mana yang harus dipotong. Perencanaan dan kalkulasi tersebut merupakan ranah eksekutif melalui TAPD.
“Mereka yang lebih paham, lebih mengerti berkaitan dengan masing-masing OPD. Kita baru meminta, mana saja yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut salah satu anggota Banggar menilai rapat yang berlangsung, Senin (14/9/2026) di Ruang Paripurna DPRD, belum produktif karena masih mengulang angka dan pembahasan sebelumnya.
“Rapat ini tidak produktif. Kenapa? Karena enggak ada progres dari rapat-rapat sebelumnya. Ada pengulangan angka,” kata Hilman.
Padahal, menurut dia, TAPD seharusnya sudah memiliki kalkulasi berdasarkan visi, misi dan target pembangunan daerah.
“Harusnya TAPD sebagai eksekutif, sebagai perencana kegiatan dan anggaran, sudah melakukan proses kalkulasi berkaitan dengan visi, misi dan target yang akan dicapai dalam pembahasan ini,” jelasnya.
Dalam Raperda Perubahan APBD 2026 yang disampaikan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan pada Rapat Paripurna DPRD, Jumat (11/9/2026), posisi SILPA tahun berkenaan tercatat negatif sekitar Rp27,41 miliar.
Baca Juga:Konfercab HMI Tasikmalaya Masuk Uji Publik, Lima Kandidat Berebut Kursi KetuaBaraya GHN Cimerak Cup II Tasikmalaya Gali Potensi Ganda Putera Masa Depan! Diikuti 233 Pasangan
Sementara pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp1,475 triliun menjadi Rp1,486 triliun. PAD juga naik dari sekitar Rp455,65 miliar menjadi Rp467,27 miliar.
Namun, kenaikan pendapatan tersebut belum cukup menutup kenaikan belanja yang mencapai sekitar Rp1,545 triliun.
Di sisi lain, belanja modal justru meningkat sekitar Rp31,23 miliar atau 58,23 persen menjadi Rp84,87 miliar.
Sedangkan BTT dipangkas drastis dari sekitar Rp18,83 miliar menjadi sekitar Rp1,92 miliar.
Komposisi tersebut sebelumnya telah menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD.
Dewan meminta penyesuaian anggaran tidak dilakukan dengan memangkas program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hilman menegaskan, prinsip DPRD adalah memastikan anggaran berbasis kepentingan masyarakat.
Sebab, APBD bukan hanya persoalan matematika, tetapi juga menyangkut pilihan politik pembangunan.