Asep mengungkap salah satu cara pemerintah menekan kebutuhan anggaran adalah melakukan penundaan terhadap pembayaran tertentu.
Salah satunya pembayaran TPP untuk Desember yang direncanakan ditunda dan dibayarkan pada Januari 2027.
Sejumlah pembayaran lain yang memungkinkan untuk ditunda juga akan diarahkan masuk dalam penganggaran 2027.
Baca Juga:Jam Kerja ASN Kota Tasikmalaya Jadi 07.30 Hari ini, Sekda: Jangan Antar Anak Lalu Pulang LagiKereta Api Lokal Tasikmalaya Didorong Kembali Beroperasi, KAMMI Soroti Stasiun Lama yang Sepi
“Kaitan TPP untuk Desember kita tunda nanti di bulan Januari 2027. Kemudian pembayaran-pembayaran lain yang sekiranya bisa ditunda kita tunda seperti itu di 2027,” ujar Asep.
Skema tersebut akan dikoordinasikan dengan instansi terkait yang menjadi pihak penerima pembayaran.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa memangkas lubang anggaran tersebut hingga tersisa sekitar Rp27 miliar.
Menurutnya, pemerintah memang menyampaikan sejumlah skema, mulai dari pemangkasan kegiatan OPD hingga penyesuaian TPP.
Namun, DPRD masih menunggu perencanaan yang benar-benar utuh mengenai pos mana saja yang akan dikurangi.
“Dari Rp180 miliar tiba-tiba langsung jadi Rp27 miliar, bagaimana kiat-kiatnya?” tutur Hilman.
Ia menyebut pemangkasan kegiatan OPD menjadi salah satu skenario. Termasuk pengurangan TPP dan lain sebagainya.
Baca Juga:Konfercab HMI Tasikmalaya Masuk Uji Publik, Lima Kandidat Berebut Kursi KetuaBaraya GHN Cimerak Cup II Tasikmalaya Gali Potensi Ganda Putera Masa Depan! Diikuti 233 Pasangan
Menurut Hilman, persoalannya bukan sekadar memangkas angka. Setiap pengurangan harus memiliki dasar perencanaan yang jelas agar tidak justru memangkas program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Terlebih, angka Rp27 miliar yang tersisa hingga kini belum memiliki gambaran penyelesaian secara utuh.
Hilman menyebut dalam pembahasan terakhir, pihaknya masih melihat pemerintah belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai pos-pos yang akan dirasionalisasi.
“Kita masih menunggu yang paling pasti. Target kita di akhir tahun itu harus nol defisit keseimbangan. Tidak boleh ada defisit, tidak boleh ada minus,” katanya.
Bagi DPRD, langkah semacam itu harus dijelaskan secara terbuka agar penutupan defisit tidak sekadar memindahkan beban dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya.
Sebab, kalau lubang ditutup dengan cara memindahkan tagihan ke tahun depan, angka memang bisa terlihat lebih rapi. Tetapi pekerjaan rumahnya belum tentu ikut hilang.
Hilman menilai sampai tahap tersebut, pembahasan perubahan APBD masih belum masuk pada substansi secara mendalam.