Mirip boarding pass. Sudah melewati pemeriksaan pertama, tiba-tiba di pintu berikutnya ditanya lagi: “Ini benar punya Anda?”
Tentu peserta akan bertanya: “Kalau tidak benar, mengapa tadi saya diloloskan?” Di sinilah persoalan Mukota menjadi lebih besar daripada sekadar Fauzan lolos atau tidak lolos.
Karena yang sedang dipertaruhkan bukan cuma nama calon. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan kepada pertandingan. Apalagi untuk masuk pertandingan ini, ada uang yang bukan sedikit.
Baca Juga:Malik Mahpud dan Burung Macaw!PKL Dadaha “Diseleksi” Tim Penataan Kota Tasikmalaya! Dari 179, Hanya Sekitar 50 yang Masuk Prioritas
Formulir pendaftaran Rp5 juta. Kontribusi calon Rp100 juta. Seratus juta rupiah. Angka yang cukup besar untuk membuat orang berpikir dua kali sebelum membeli gorengan.
Maka ketika seseorang sudah mengeluarkan biaya, menyiapkan dokumen, membangun dukungan, kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat, wajar kalau ia meminta penjelasan.
Bukan karena seratus jutanya. Tetapi karena seratus juta itu membuat setiap keputusan administrasi terasa jauh lebih serius. Kalau pertandingan sepak bola, pemain mungkin cukup kehilangan kesempatan bermain.
Dalam Mukota, orang bisa kehilangan kesempatan setelah melewati proses administratif dan mengeluarkan biaya besar.
Maka wasit harus lebih teliti. Garis lapangan harus jelas. Peraturan pertandingan harus diketahui sebelum pertandingan dimulai. Dan kartu merah sebaiknya tidak terasa seperti kartu kejutan.
Di tengah polemik ini, muncul pula dugaan adanya intervensi dari pengurus KADIN Jawa Barat. Dugaan tetap dugaan. Belum menjadi fakta. Karena itu, justru pengurus KADIN Jawa Barat mempunyai kesempatan paling baik untuk menjelaskan semuanya.
Jangan biarkan ruang kosong diisi oleh dugaan. Sebab kalau pejabat diam, rumor biasanya rajin bekerja. Dan rumor tidak pernah mengenal jam kantor.
Baca Juga:Meski Jalur Ditutup Demi Penataan, PKL Jalan Dadaha Kota Tasikmalaya Tetap Bertahan Walau Pendapatan AnjlokMisi Penataan Dadaha Kota Tasikmalaya Dinilai Tidak Realistis
SC sendiri mengatakan hanya menjalankan keputusan KADIN Jawa Barat. Itu posisi yang sah untuk dijelaskan. Tetapi publik juga berhak mengetahui bagaimana keputusan tersebut lahir.
Apakah ada berita acara? Siapa yang memverifikasi?Apa dokumen yang dianggap tidak memenuhi syarat? Kapan persoalan itu ditemukan? Mengapa baru dipersoalkan setelah proses pendaftaran berjalan? Dan apakah seluruh calon diperiksa dengan standar yang sama?
Pertanyaan terakhir ini yang paling penting.Sebab dalam pertandingan yang sehat, wasit tidak boleh menggunakan meteran berbeda untuk mengukur pemain yang berbeda.