TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penataan Dadaha yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan mempertahankan atau menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dinilai sebuah misi yang realistis. Pasalnya memberi lapak untuk PKL dengan wilayah tertata merupakan dua hal yang relatif bertentangan satu sama lain.
Anggota Dewan Pakar PKS Kota Tasikmalaya M Rijal Ar Sutadiredja mengatakan bahwa semrawutnya Dadaha merupakan kesalahan dari pemerintah. Pasalnya selama ini aktivitas yang melanggar ketertiban dibiarkan, baik itu PKL atau pun parkir ilegal. “Dan dari posisi pemerintah dalam hal ini, diam atau membiarkan itu sebuah kesalahan,” ungkapnya kepada Radar, (7/9/2026).
Penataan Dadaha pada dasarnya membutuhkan ketegasan pemerintah dalam menjaga fungsi sarana publik. Jalan untuk arus lalu lintas, trotoar untuk pejalan kaki, taman untuk arena rekreasi.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Ingin Menata Dadaha, Meskipun PKL Tetap AdaKarena Tak Ada SPBU di Langkaplancar Pangandaran, Pertamina Anjurkan Pembelian BBM Lokasi-lokasi Ini
Soal rencana pemerintah yang ingin menempatkan PKL di area tertentu, menurutnya ide tersebut kurang memperhitungkan problematika jangka panjang. Pasalnya secara jumlah, pedagang di Dadaha sudah tidak memungkinkan untuk ditempatkan secara tertata. “Ya kurang realistis kalau mau penataan tapi PKL tetap diakomodir,” ujarnya.
Selain itu, menempatkan PKL untuk membuat lapak akan memicu persoalan-persoalan baru. Dari mulai potensi datangnya pedagang baru di area yang sudah bersih, ditambah dengan perluasan lapak secara bertahap oleh PKL. “Awalnya hanya gerobak saja, ke sini tambah bangku, tambah tenda,” tuturnya.
Tidak dipungkiri kawasan yang ramai tidak lepas dari aktivitas perekonomian, khususnya eksistensi para pedagang. Menurutnya tidak menjadi persoalan adanya pedagang di kawasan Dadaha, dengan catatan tidak melapak di satu tempat. “Kalau pedagang keliling yang mendorong gerobak sah-sah saja berjualan di Dadaha, yang masalah itu PKL yang bikin lapak khusus dan menetap di satu titik,” ucapnya.
Maka dari itu menurutnya pemerintah perlu meluruskan gagasan soal penataan PKL supaya lebih logis dan realistis. Di mana PKL tak perlu disiapkan lapak khusus namun diperbolehkan berdagang asalkan tidak melapak. “Jadi tidak perlu dilarang pedagang mau berjualan, asalkan tidak bikin lapak,” terangnya.