Di tingkat daerah, sebuah sapaan bisa menjadi simbol penghormatan. Politik ternyata memang begitu. Kadang yang paling besar justru bukan yang paling penting. Ada yang sibuk mencari kartu. Ada yang hanya mencari salam.
Hubungan ulama dan umara memang tidak pernah sesederhana hubungan dua pejabat yang bertemu di ruang rapat. Ulama tidak membutuhkan tanda tangan wali kota untuk menjadi ulama.
Wali kota juga tidak menjadi wali kota karena mendapatkan restu dari semua kiai. Tetapi keduanya hidup dalam ruang sosial yang sama. Masyarakat membutuhkan keduanya.
Baca Juga:Prabowo, KDM (part9): Menyeimbangkan Gibran dan Kekuatan Politik Lain!Revitalisasi Sekolah Tak Dikerjakan Kontraktor, Tapi Swakelola Sekolah!
Ulama menjaga arah moral. Umara mengurus jalan, sekolah, pasar, birokrasi, dan segala macam urusan yang membuat manusia kadang ingin pensiun dari kehidupan.
Karena itu hubungan ulama dan umara sebenarnya seperti hubungan kompas dengan kendaraan. Kompas tidak bisa menjalankan kendaraan. Kendaraan juga tidak tahu arah tanpa kompas.
Kalau kompas merasa kendaraan tidak penting, perjalanan kacau. Kalau kendaraan merasa kompas hanya benda kecil di dashboard, perjalanan juga bisa nyasar.
Tentu kita harus adil. Tidak hadirnya wali kota belum tentu berarti tidak peduli kepada NU. Bisa saja jadwalnya padat.
Bisa saja ada agenda lain. Bisa saja pesan berhenti di meja staf. Bisa saja staf berpikir: “Nanti saya sampaikan.”
Lalu “nanti” bertemu dengan “nanti”. Sampai rombongan NU berangkat. Begitulah birokrasi kadang bekerja. Pesan tidak hilang. Hanya berjalan sangat lambat. Seperti surat yang naik sepeda.
Tetapi politik memiliki hukum yang aneh: Yang menentukan bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi juga apa yang dirasakan orang dari tindakan itu.
Baca Juga:RAJA PLT: Satu Hanafi, Banyak Kursi!Enjang Why Not!
Wali kota mungkin tidak bermaksud mengabaikan. Tetapi PCNU bisa merasa tidak disapa. Dua hal itu bisa benar sekaligus. Dan di situlah seorang pemimpin harus berhati-hati.
Sebab semakin tinggi kursi seseorang, semakin panjang bayangan dari kursi itu. Ketika rakyat biasa tidak membalas WhatsApp, paling-paling temannya berkata: “Ah, mungkin sibuk.”
Ketika pejabat tidak membalas WhatsApp, orang mulai bertanya: “Kenapa?”. Ketika wali kota tidak membalas WhatsApp dari lembaga keagamaan, pertanyaannya bisa naik kelas: “Apakah ini soal protokol?”