Idealnya, masyarakat kemudian melihat kembali manfaatnya dalam bentuk jalan yang baik, pelayanan publik yang cepat, sekolah yang layak, fasilitas kesehatan, ruang publik, hingga program pembangunan lainnya.
Tetapi kalau pertumbuhan belanja aparatur jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PAD, maka pertanyaan publik menjadi wajar:
Jangan-jangan PAD yang susah payah dipungut dari masyarakat justru semakin banyak digunakan untuk membiayai mesin pemerintah itu sendiri?
Baca Juga:Mahasiswa KKN UNITAS Rajapolah Tasikmalaya Asah Citra Diri dan Komunikasi Publik Siswa SMKTatik Pemicu Polemik! Penutupan Jalur Utama Dadaha Tasikmalaya Rawan Mendatangkan PKL Baru
Tentu jawabannya tidak bisa hanya berdasarkan satu grafik. Harus dibuka struktur belanja secara keseluruhan.
Berapa belanja pegawai? Berapa TPP?
Berapa belanja modal? Berapa belanja pelayanan publik?
Dan berapa PAD yang benar-benar memiliki ruang untuk membiayai pembangunan setelah kebutuhan rutin pemerintah dipenuhi?
Pada akhirnya, APBD bukan hanya deretan angka dalam dokumen pemerintah. Di dalamnya ada pilihan politik anggaran.
Ada pilihan: uang lebih banyak digunakan untuk apa? Untuk aparatur? Untuk pelayanan? Untuk infrastruktur? Untuk pendidikan? Untuk kesehatan? Atau untuk membayar berbagai kewajiban rutin yang sudah telanjur mengikat?
Karena itu, angka 91,2 persen seharusnya tidak berhenti sebagai angka dalam grafik.
Ia harus menjadi pertanyaan. Mengapa TPP bisa tumbuh 91,2 persen ketika PAD hanya tumbuh 21 persen? Apakah karena ada perubahan kebijakan? Apakah karena basis perhitungannya berubah? Apakah karena ada pembayaran yang sebelumnya tertunda? Atau karena memang kemampuan fiskal daerah memungkinkan?
Dan kalau kemampuan fiskal memungkinkan, mengapa Kapasitas Fiskal Daerah justru disebut semakin menyempit?
Baca Juga:Jika Uji Coba E-Retribusi Pemkot Tasikmalaya Berhasil, Vendor Parkir Wajib Ikut Terapkan DigitalisasiPesta Rakyat Pagi Sampai Malam! Warga MPCR Tasikmalaya Peringati Kemerdekaan dengan Kreatif, Rukun dan Gembira
Di situlah menariknya APBD. Kadang angka tidak sedang berbohong. Angka hanya sedang meminta kita bertanya lebih dalam.
PAD naik. Pendapatan daerah cenderung menyempit. TPP melompat. Dan pembangunan? Nah, di situlah publik menunggu jawabannya. (red)