Berdasarkan DTSEN versi 3 Tahun 2026 per 10 Juli 2026, sekitar 33,3 persen keluarga telah dimutakhirkan.
Totalnya mencapai 95,98 juta record keluarga dan 290,13 juta record individu yang telah direkonsiliasi bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri.
BPS juga melakukan evaluasi terhadap kualitas data dan hasil pemeringkatan. Salah satunya untuk mengidentifikasi inclusion error maupun exclusion error.
Baca Juga:Bela Ayah yang Terlibat Duel Sengketa Batas Tanah! Diduga Jadi Pemicu Pembunuhan di Karangjaya TasikmalayaBukan Dendam Lama! Kades Karangjaya Tasikmalaya Sebut Konflik yang Tewaskan Warganya Diduga Spontan
Namun, Agung menegaskan angka kesalahan inklusi tidak bisa serta-merta diterjemahkan sebagai persentase masyarakat yang salah desil.
Pada DTSEN versi 3 Tahun 2026, kesalahan inklusi disebut turun menjadi sekitar 0,06 persen, disertai penyempurnaan klasifikasi kesejahteraan pada puluhan ribu keluarga.
“Angka tersebut merupakan ukuran kesalahan inklusi dalam konteks pensasaran, bukan berarti 0,06 persen seluruh masyarakat memiliki desil yang keliru,” bebernya.
Bisa Ajukan Koreksi Data
Bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercantum, Agung meminta agar tidak menganggap desil sebagai label permanen.
Masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran melalui jalur formal maupun partisipatif. Jalur formal dapat dilakukan melalui desa atau kelurahan.
Sedangkan jalur partisipatif tersedia melalui mekanisme usul sanggah, aplikasi Cek Bansos serta kanal DTSEN.
Namun, pengajuan tersebut tidak otomatis membuat desil berubah.
Data yang disampaikan tetap harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh kementerian terkait.
Setelah itu, BPS melakukan pengolahan dan pemeringkatan ulang secara periodik.
Baca Juga:Terduga Pelaku Pembunuhan di Karangjaya Tasikmalaya Sempat Hendak Serahkan Diri!Diky Candra Apresiasi Dukungan Porseni dan Sertifikasi Madrasah di Kota Tasikmalaya
Di sinilah letak persoalan yang perlu dicermati pemerintah jika desil nantinya digunakan sebagai salah satu dasar pembatasan Pertalite.
Sebab, angka yang tampak rapi di dalam sistem belum tentu selalu mampu menangkap perubahan ekonomi warga secara seketika.
“Desil sebaiknya menjadi salah satu informasi yang dikombinasikan dengan informasi lainnya,” tambah Agung.
Menurut dia, DTSEN memang dapat menjadi basis penting untuk pensasaran karena menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara lebih komprehensif.
Tetapi penggunaan desil semata untuk menentukan penerima subsidi BBM dinilai kurang ideal.
Pasalnya, penggunaan BBM berkaitan dengan banyak aktivitas. Ada masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja, menjalankan usaha, transportasi publik hingga kebutuhan nonproduktif.
Karena itu, menurut Agung, kelayakan menerima subsidi BBM tidak semata-mata persoalan tingkat kesejahteraan. (rezza rizaldi)