Pernyataan tersebut menjadi sorotan tersendiri di tengah polemik pengelolaan parkir badan jalan yang kini melibatkan 18 vendor. Bertambahnya jumlah vendor ternyata belum otomatis membuat penerimaan parkir ikut berlari kencang. Pada Juli 2026, capaian setoran masih fluktuatif.
Sebagian vendor mampu memenuhi target, bahkan ada yang menyetorkan kewajiban dua bulan sekaligus di muka. Namun, sebagian lainnya masih belum mencapai target dan bahkan mengalami tunggakan.
Di tengah kondisi tersebut, Angga menyebut penerapan sistem pengelolaan parkir saat ini mungkin memang sudah waktunya diarahkan ke pola yang lebih efektif. Namun, pemerintah tetap harus menghitung kesiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya juru parkir, serta kebutuhan anggaran.
Baca Juga:Truk LPG Kecelakaan di Pangandaran! Gas Melon Bertebaran di Jalan, Sopir Meninggal DuniaMantan Wali Kota Tasikmalaya Angkat Bicara Soal Potensi PAD! Pendapatan Parkir Dadaha Bisa 500 Juta
“Untuk saat ini mungkin sudah waktunya. Tapi melihat dulu SDM jukir kita dan juga anggaran yang dibutuhkan untuk menerapkan itu,” tuturnya.
Ia juga mendorong agar pembahasan mengenai parkir dan PAD tidak berhenti pada rapat sesekali.
Menurut Angga, OPD pemangku kebijakan dan Komisi II sebagai mitra pengawasan idealnya melakukan komunikasi rutin setiap bulan. Namun, komunikasi tersebut juga perlu melibatkan Wali Kota agar arah kebijakan pembangunan dan penerimaan daerah bisa berjalan dalam satu garis.
“Tiap bulan harus ada antara OPD pemangku dan Komisi II selaku pengawas dalam hal ini. Tapi harus ada komunikasi juga dengan wali kota untuk menentukan arah ke depan,” katanya.
Ia kemudian menyinggung pentingnya komunikasi antarpemangku kebijakan dalam menentukan arah pembangunan Kota Tasikmalaya. “Katanya komunikasi tanpa spasi, tapi mau ngomongin arah pembangunan Tasik saja susah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menyentil persoalan yang lebih besar dari sekadar setoran parkir. Ketika PAD dituntut menjadi salah satu penopang fiskal daerah, koordinasi antara kepala daerah, OPD dan DPRD justru menjadi bagian penting yang tidak boleh ikut diparkir.
Terlebih, digitalisasi parkir melalui telepon seluler dan pembayaran QRIS yang tengah diuji Dishub juga belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Teknologi memang bisa membantu mencatat transaksi secara lebih transparan dan real time.
Baca Juga:Revitalisasi Sekolah: Swakelola Jangan Jadi Sandiwara!Peta Kuasa Menjelang Pertarungan Kadin!
Namun, sistem secanggih apa pun tetap membutuhkan target yang realistis, SDM yang siap, pengawasan yang berjalan serta evaluasi yang benar-benar ditindaklanjuti.