Kondisi itu sebelumnya juga mendapat sorotan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Tasikmalaya, Ijang Furkon. Ia meminta Dishub memetakan potensi masing-masing titik parkir sebelum menetapkan target kepada vendor.
Sebab, titik parkir memiliki karakteristik berbeda. Ada lokasi yang ramai, sedang hingga sepi. Karena itu, target yang disamaratakan berpotensi membuat skema pengelolaan parkir sulit mencapai hasil maksimal.
Pengamat Pemerintah Kota Tasikmalaya, Asep M Tamam, sebelumnya juga mendorong evaluasi dilakukan secara berkala. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu satu tahun untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan berjalan efektif atau justru mandek.
Baca Juga:Truk LPG Kecelakaan di Pangandaran! Gas Melon Bertebaran di Jalan, Sopir Meninggal DuniaMantan Wali Kota Tasikmalaya Angkat Bicara Soal Potensi PAD! Pendapatan Parkir Dadaha Bisa 500 Juta
Dengan 18 vendor parkir yang sudah beroperasi, pekerjaan rumah Pemkot Tasikmalaya kini bukan sekadar memperbanyak pengelola. Yang lebih mendesak adalah memastikan potensi setiap titik terbaca, target tidak asal dipasang, setoran dapat diukur dan kebijakan yang tidak efektif segera dievaluasi.
Sebab, jika persoalan PAD hanya dijawab dengan menambah vendor, rapat dan target di atas kertas, dikhawatirkan yang terus bertambah hanya angka pengelola. Sementara setoran masih harus mencari jalan keluar dari kemacetan. (Rezza Rizaldi)