Dipercaya karena ketika keadaan genting, pemerintah membutuhkan orang yang sudah dikenal. Kalau begitu, gelar “Raja PLT” sebenarnya adalah gelar kehormatan.
Bukan sindiran. Artinya: kalau negara butuh orang, Hanafi siap. Tetapi ada cara kedua. Lebih pahit. Hanafi menjadi Raja PLT karena regenerasi pejabat belum menghasilkan cukup banyak pilihan.
Artinya bukan Hanafi terlalu hebat. Bisa jadi sistemnya belum cukup kuat menghasilkan banyak Hanafi. Dan itu dua hal yang berbeda.
Jangan sampai pejabat hebat justru menjadi korban sistem Ini paradoksnya.
Baca Juga:Enjang Why Not!Prabowo-KDM (Part 8): Menyiapkan Pilihan Cadangan Sebagai Aset Politik Masa Depan
Semakin sering Hanafi dianggap bisa menyelesaikan persoalan, semakin sering pula ia dipanggil.
Ada kursi kosong: Hanafi. Ada pejabat pensiun: Hanafi. Ada OPD yang membutuhkan pelaksana: Hanafi.
Ada Sekda berhalangan: Hanafi. Lama-lama muncul situasi aneh.
Orang yang paling dipercaya justru menjadi orang yang paling banyak diberi pekerjaan tambahan. Padahal jabatan definitifnya sendiri juga membutuhkan konsentrasi.
Sekarang ia Asda II definitif. Kemudian mendapat amanah sebagai Plt BPKAD.
Dua ruang kerja. Dua karakter pekerjaan.
Dua beban. Dan dua dunia yang sama-sama membutuhkan perhatian.
Asda II berbicara tentang perekonomian dan pembangunan. BPKAD berbicara tentang uang, aset dan administrasi keuangan daerah.
Yang satu melihat arah pembangunan.
Yang satu mengurus darahnya. Kalau darahnya bermasalah, pembangunan juga bisa berhenti.
Justru di sinilah Hanafi sedang diuji
Menjadi Plt BPKAD bukan lagi soal gelar.
Bukan soal “Raja Plt”. Bahkan bukan soal berapa banyak jabatan yang pernah disentuh.
Baca Juga:Prabowo, KDM (part 6): Merangkul untuk Mengendalikan!Bambu Apus Bercerita
Kini publik bisa menguji sesuatu yang jauh lebih sederhana: Apakah pengalaman lintas-OPD itu menghasilkan keputusan yang lebih baik?
Karena BPKAD bukan tempat untuk sekadar tahu aturan. Di sana aturan harus menjadi angka. Angka harus menjadi keputusan. Keputusan harus menjadi pembayaran.
Dan pembayaran harus bisa dipertanggungjawabkan.
Apalagi Kota Tasikmalaya sedang menghadapi tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi. Maka Hanafi datang bukan ke ruang kosong. Ia datang ke ruang yang penuh pertanyaan. Tentang anggaran.
Tentang kas. Tentang belanja. Tentang prioritas. Tentang kemampuan pemerintah membiayai programnya.