TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penanganan kemiskinan di Kota Tasikmalaya diminta tidak sekadar berorientasi pada jumlah program maupun anggaran yang terserap. Pemerintah daerah didorong memastikan setiap intervensi benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Tasikmalaya di Aula Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Jumat (25/9/2026).
Viman menegaskan, kemiskinan tidak cukup dilihat hanya dari angka statistik. Di balik data tersebut terdapat keluarga yang membutuhkan akses pendidikan, kesehatan, hunian layak, pekerjaan, modal usaha hingga pelayanan dasar lainnya. “Rakor TKPK hari ini jangan berhenti pada laporan program yang sudah dilaksanakan atau berapa anggaran yang sudah terserap. Kita harus sampai pada pertanyaan yang lebih penting: apakah intervensi kita benar-benar sudah sampai kepada keluarga yang tepat dan mampu mengubah kehidupannya?” ujar Viman dalam pemaparannya.
Baca Juga:Digitalisasi Parkir Tepi Jalan di Kota Tasikmalaya Terhambat Sinyal dan Jukir LiarTim Penataan Dadaha Tasikmalaya Berjalan Tanpa Pimpinan
Menurutnya, pemerintah pusat telah mengarahkan penanggulangan kemiskinan melalui tiga strategi, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Untuk memastikan sasaran program lebih presisi, Viman menekankan pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut, kata dia, harus menjadi dasar bersama seluruh perangkat daerah dalam menentukan intervensi.
“Jangan sampai Dinas Sosial mempunyai daftar sendiri, Dinas Pendidikan berjalan dengan daftar sendiri, Dinas Kesehatan sendiri, urusan perumahan sendiri, sementara kita tidak mengetahui keluarga yang sama sudah menerima intervensi apa dan apa yang sebenarnya masih dibutuhkan,” tegasnya.
Viman menyebut, berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin Kota Tasikmalaya berada di angka 10,84 persen atau sekitar 75.220 orang. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,35 menjadi 1,89. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,26 menjadi 0,45. Kondisi itu menunjukkan perlunya intervensi yang lebih tepat bagi masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
“Artinya, masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan membutuhkan intervensi yang semakin tepat dan semakin kuat,” katanya.