Ia menambahkan, penanggulangan kemiskinan juga tidak bisa dibebankan kepada satu perangkat daerah. Pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, pendapatan, pangan hingga pelayanan dasar memiliki keterkaitan dengan persoalan kemiskinan.
Karena itu, Pemkot Tasikmalaya akan mendorong keterpaduan intervensi melalui berbagai program prioritas daerah, di antaranya Tasik GEMAS, Tasik Pintar, Tasik Pelak dan Tasik Nyaman.
Selain mengandalkan pemerintah, kolaborasi dengan dunia usaha, BAZNAS, lembaga zakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan komunitas juga dinilai penting. Sumber dukungan seperti CSR, zakat dan pendanaan sah lainnya diharapkan dapat melengkapi intervensi pemerintah.
Baca Juga:Digitalisasi Parkir Tepi Jalan di Kota Tasikmalaya Terhambat Sinyal dan Jukir LiarTim Penataan Dadaha Tasikmalaya Berjalan Tanpa Pimpinan
Dalam Rakor TKPK tersebut, Viman meminta tiga hal menjadi perhatian. Yakni ketepatan sasaran, keterpaduan intervensi, serta perubahan yang dapat diukur. “Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan hanya dihitung dari berapa program selesai, berapa bantuan dibagikan, berapa orang mengikuti pelatihan, atau berapa anggaran terserap,” ujarnya.
Pemkot, lanjut dia, harus mampu melihat perubahan nyata di tingkat keluarga. Mulai dari peningkatan pendapatan, mendapatkan pekerjaan, usaha yang berkembang, rumah yang menjadi layak, anak tetap bersekolah hingga keluarga yang akhirnya mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.(Firgiawan)