Inilah yang membuat kisah Hanafi menarik.Ia bukan pejabat yang mudah menghilang di balik meja. Ia aktif. Ia bicara. Ia berargumentasi. Ia punya pengetahuan tentang aturan. Ia berani mempertahankan pendapat.
Semua itu sebenarnya modal seorang birokrat. Tetapi setiap modal punya sisi lain. Keberanian bisa berubah menjadi keberanian berlebihan.
Pemahaman aturan bisa berubah menjadi kesan menggurui. Ketegasan bisa berubah menjadi kekakuan. Dan kepercayaan diri bisa berubah menjadi kesan merasa paling berwenang.
Baca Juga:Dari Kasus Penularan HIV/Aids, Dinkes Kota Tasikmalaya Sebut LSL Bukan Berarti LGBTVendor Nunggak Setoran Retribusi , Dewan Minta Kerja Sama Parkir Dishub Kota Tasikmalaya Dievaluasi
Di situlah seorang pejabat senior harus memiliki rem. Karena tidak semua yang benar harus disampaikan dengan cara yang sama.
Dan tidak semua kewenangan harus diumumkan. Kadang kewenangan justru terlihat dari kemampuan menahan diri.
Seorang kepala OPD tidak perlu menjawab semua pertanyaan. Tidak perlu menjelaskan semua kebijakan. Apalagi menjewantahkan kebijakan yang belum menjadi domainnya untuk dijelaskan tanpa koordinasi.
Jika persoalannya strategis, cukup katakan: “Ini kebijakan pimpinan.”Atau: “Nanti akan dijelaskan oleh pimpinan.”
Itu bukan berarti pejabat tersebut tidak mengerti. Justru itu tanda ia mengerti batas kewenangannya. Birokrasi membutuhkan pejabat yang pintar.
Tetapi lebih membutuhkan pejabat yang tahu kapan harus berbicara. Dan kapan harus diam.
Ironisnya, peristiwa itu menjadi semakin relevan justru sekarang. Hanafi kembali berada di BPKAD. Dan kali ini ia bukan sekadar pejabat yang memahami anggaran.
Baca Juga:Penularan HIV/Aids di Kota Tasikmalaya Masih Didominasi LGBT! Hasil Pemeriksaan 808 LSL , 40 Orang PositifRAJA PLT!
Ia adalah Plt Kepala BPKAD. Artinya, hampir setiap keputusan besar terkait pengelolaan keuangan daerah akan bersinggungan dengan mejanya.
Maka pengalaman masa lalu itu seharusnya menjadi pelajaran. Bukan hanya bagi Hanafi. Tetapi bagi seluruh birokrasi.
Karena semakin besar kewenangan seseorang, semakin kecil ruang untuk bersikap personal. Yang berbicara bukan lagi Hanafi. Yang berbicara adalah jabatan Kepala BPKAD.
Dan ketika ia berbicara di depan DPRD, yang didengar bukan lagi sekadar pendapat pribadi. Yang didengar adalah suara pemerintah. Itulah sebabnya setiap kata menjadi penting.
Mungkin Hanafi memang benar ketika mengatakan dirinya siap bertanggung jawab. Itu justru sikap yang patut dihargai.
Tetapi dalam pemerintahan ada pertanyaan yang lebih besar daripada:“Siapa yang bertanggung jawab?”Pertanyaannya adalah: “Siapa yang berwenang memutuskan?” Dua hal itu tidak selalu sama.