Orang yang bertanggung jawab secara teknis belum tentu orang yang memiliki kewenangan politik untuk mengambil keputusan.
Dan orang yang memiliki kewenangan memutuskan pun tidak boleh melepaskan tanggung jawab kepada bawahannya.
Itulah indahnya birokrasi. Ada pembagian tugas. Ada rantai komando. Ada checks and balances. Dan ada etika.
Baca Juga:Dari Kasus Penularan HIV/Aids, Dinkes Kota Tasikmalaya Sebut LSL Bukan Berarti LGBTVendor Nunggak Setoran Retribusi , Dewan Minta Kerja Sama Parkir Dishub Kota Tasikmalaya Dievaluasi
Maka gelar “Raja PLT” pada Hanafi kini punya babak baru. Bukan lagi sekadar karena ia sering dipercaya menduduki kursi kosong.
Tetapi karena semakin banyak kursi yang ia duduki, semakin besar pula tuntutan agar ia memahami satu hal: kekuasaan seorang birokrat bukan miliknya.
Ia hanya memegangnya sementara. Seperti PLT. Seperti semua jabatan. Datang. Duduk. Bekerja. Kemudian pergi.
Yang tertinggal bukan kursinya. Bukan pula nama pejabatnya. Yang tertinggal adalah: apakah pemerintah menjadi lebih baik setelah ia berada di sana.
Dan untuk Hanafi, pertanyaan itu sekarang menjadi semakin mahal. Karena ia sedang memegang BPKAD. Tempat di mana semua keberanian akhirnya harus dibuktikan dengan angka. (red)