TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Di tengah semakin terbukanya akses pendidikan, Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Ummat Islam (PUI) Kota Tasikmalaya, Drs H Purkon Wahidin MPd, menilai tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) kini tidak lagi semata-mata dipicu persoalan ekonomi.
Pengaruh lingkungan pergaulan justru dinilai menjadi tantangan baru yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan telah mengurangi hambatan yang selama ini membuat anak tidak melanjutkan sekolah.
Mulai dari penerapan wajib belajar 13 tahun hingga dukungan pembiayaan melalui berbagai program pendidikan dinilai telah membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak untuk tetap mengenyam pendidikan.
Baca Juga:Defisit APBD Kota Tasikmalaya Membengkak Jadi Rp89,35 MiliarKUA–PPAS 2027 dan Ujian Keberpihakan Anggaran: Apakah Pagu OPD Sudah Mengikuti Prioritas?
“Di masa sekarang sebetulnya tidak layak anak keluar SD, nganggur tidak melanjutkan karena di sana sudah tertera wajib belajar 13 tahun,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, ia berpandangan penanganan ATS kini perlu lebih menyoroti faktor sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Sebab, persoalan anak tidak sekolah tidak selalu berakhir ketika hambatan biaya berhasil diatasi.
“Yang paling mengkhawatirkan itu anak putus sekolah bukan karena ekonomi, tapi karena pergaulan. Misalnya anak yang sekolah terbawa arus dengan anak yang tidak sekolah,” katanya.
Ia menjelaskan, pengaruh lingkungan di luar sekolah kerap lebih kuat dibandingkan lingkungan pendidikan. Anak yang telah berhenti sekolah berpotensi membentuk lingkungan pergaulan yang mendorong teman sebayanya mengambil keputusan serupa sehingga jumlah anak tidak sekolah dapat terus bertambah apabila tidak segera ditangani.
Sebagai bentuk komitmen memperluas akses pendidikan, PUI mengelola berbagai lembaga pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Ia mencontohkan, Universitas Halim Sanusi, perguruan tinggi di bawah naungan organisasinya memberikan pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, bahkan disertai bantuan pendidikan.
Meski demikian, ia menegaskan upaya tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan. Persoalan ATS, menurutnya, membutuhkan komitmen bersama harus menjadi gerakan bersama agar penanangannya berjalan lebih efektif.
“Antara pemerintah, DPR, ulama, dan masyarakat duduk bersama untuk memecahkan masalah ini karena majunya Kota Tasikmalaya yang paling awal itu harus memperbaiki pendidikannya dulu,” ujarnya.