TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Rencana relokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) 3R atau depo sampah di kawasan olahraga Dadaha masih terbentur persoalan klasik, yakni ketersediaan lahan yang memenuhi syarat.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya kini membidik aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai solusi agar tidak perlu membeli lahan baru yang nilainya semakin mahal.
Kepala DLH Kota Tasikmalaya Sandi Lesmana mengakui, mencari lokasi TPS bukan perkara mudah. Selain harus jauh dari permukiman dan aktivitas publik, lokasi juga wajib memiliki akses jalan yang memadai untuk keluar masuk truk pengangkut sampah.
Baca Juga:Kata Tokoh Pemuda, Untung 5 Persen untuk Vendor Parkir di Kota Tasikmalaya Tak Rasional Nobar Final Piala Dunia di Kodim 0612 Tasikmalaya Jadi Penggerak UMKM untuk Siapkan Ekosistem Ekonomi Baru
“Idealnya TPS itu berada di lokasi yang aman, tidak dekat permukiman maupun pusat aktivitas masyarakat. Tapi kendalanya mencari lokasi yang benar-benar memenuhi syarat itu sangat sulit,” ujar Sandi kepada Radar Tasikmalaya, Senin (20/7/2026).
Menurut dia, persoalan utama bukan hanya soal luas lahan, tetapi aksesibilitas. Sebab, depo sampah atau Sistem Penampungan Sementara (SPA) harus bisa dilalui kendaraan operasional.
“Kalau akses jalan tidak ada, percuma. Minimal truk pengangkut sampah bisa masuk. Masa harus masuk gang,” terangnya.
Saat ini, DLH tengah melakukan survei terhadap sejumlah aset pemerintah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi baru.
Salah satu yang sedang dijajaki adalah lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di kawasan Pademungan, bekas depo batu bara di depan SPBU Pademungan.
Pihaknya juga terus melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar aset tersebut bisa dimanfaatkan sebagai depo sampah.
“Kami sedang lobi ke provinsi karena ada potensi aset di Pademungan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan,” ucapnya.
Baca Juga:Maling Panik Dipergoki Satpam, Puluhan Bungkus Rokok di Minimarket Tasikmalaya Gagal DigondolTravel Umrah di Kota Tasikmalaya Terus Berkembangn Positif, Assela Tour Berangkatkan 47 Jemaah ke Tanah Suci
Selain lokasi tersebut, DLH juga tengah memetakan sedikitnya empat titik lain yang masih dalam tahap survei kelayakan.
“Kalau memang fisibel, akan dilanjutkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya harus cari lagi,” terangnya.
Sandi menegaskan, opsi memanfaatkan aset pemerintah jauh lebih realistis dibanding membeli lahan baru.
Selain harga tanah yang tinggi, keterbatasan anggaran membuat langkah itu sulit direalisasikan.
“Kalau bisa memanfaatkan aset pemerintah tentu lebih baik. Tidak perlu beli tanah. Sewa saja sekarang juga belum tentu ada lahannya,” bebernya.