TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – “Yang membuat publik bertanya bukan siapa yang dipilih. Tetapi mengapa yang dipilih tidak pernah dijelaskan.”
Ada istilah baru di birokrasi. Namanya Manajemen Talenta. Kedengarannya modern. Berbau korporasi. Berbasis kompetensi. Berbasis data. Berbasis merit.
Semua terdengar ilmiah. Semua terdengar meyakinkan. Tetapi di mata masyarakat, istilah itu masih menyisakan satu persoalan. Mengapa semakin modern namanya, justru semakin sulit melihat isinya?
Coba membayangkan begini. Seorang siswa mengikuti ujian. Nilainya diumumkan.
Peringkatnya diumumkan. Semua orang tahu mengapa ia menjadi juara.
Baca Juga:Mahalnya Harga Sebuah Kelalaian, IPAL Rp3,6 Miliar yang Menunggu Colokan!Keluarga Petani Tasikmalaya Terima Santunan hingga Rp 208 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
Tidak ada yang protes. Karena ukurannya terlihat. Sekarang bandingkan dengan birokrasi. Ada puluhan pejabat masuk talent pool. Ada yang akhirnya menjadi kepala dinas.
Ada yang tetap menjadi sekretaris. Ada yang kembali menjadi camat. Lalu publik bertanya. Apa indikatornya? Berapa nilainya? Apa keunggulannya? Apa kekurangannya?
Jawabannya sering hanya satu. “Itu sudah melalui mekanisme.” Kalimat itu terdengar seperti pintu yang dikunci dari dalam.
Padahal transparansi bukan berarti membuka rahasia pribadi. Bukan pula mengumbar hasil psikotes seseorang.
Yang dibutuhkan publik jauh lebih sederhana.
Misalnya: Pejabat A memperoleh nilai tertinggi dalam kepemimpinan. Pejabat B unggul dalam inovasi. Pejabat C memiliki rekam jejak pelayanan terbaik. Pejabat D berhasil meningkatkan pendapatan daerah.
Pejabat E sukses memperbaiki tata kelola organisasinya. Sesederhana itu. Karena masyarakat ingin mengetahui bahwa jabatan memang diberikan kepada orang yang paling siap. Bukan kepada orang yang paling tepat waktunya.
Selama ini birokrasi terlalu sering meminta masyarakat percaya. Padahal kepercayaan bukan sesuatu yang diminta. Ia dibangun. Caranya dengan membuka proses.
Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp 74 Juta kepada Ahli Waris Peserta di CiamisHobi Mengomentari, Kini Hanafi Diuji Memimpin Birokrasi di Kota Tasikmalaya!
Semakin tertutup prosesnya, semakin liar ruang spekulasi. Akhirnya yang berkembang bukan data. Tetapi cerita. Bukan fakta. Melainkan bisik-bisik.
Lorong kantor lebih ramai daripada ruang konferensi pers. Warung kopi lebih kaya informasi daripada situs resmi pemerintah. Ironis. Di era digital, informasi justru beredar lewat desas-desus.
Publik tidak sedang mempersoalkan hak wali kota. Itu hak penuh kepala daerah. Dalam sistem pemerintahan, wali kota memang menjadi pemegang kendali birokrasi.