Beliau berhak memilih tim yang diyakini mampu menerjemahkan visi dan misinya. Hak itu tidak perlu diperdebatkan. Yang layak didiskusikan adalah cara menjelaskan pilihan tersebut kepada publik.
Karena pejabat yang dilantik tidak bekerja untuk wali kota semata. Mereka bekerja menggunakan uang rakyat. Mengelola anggaran rakyat.
Memberikan pelayanan kepada rakyat. Maka rakyat berhak mengetahui alasan mengapa seseorang dipercaya menduduki jabatan strategis. Itulah esensi akuntabilitas.
Baca Juga:Mahalnya Harga Sebuah Kelalaian, IPAL Rp3,6 Miliar yang Menunggu Colokan!Keluarga Petani Tasikmalaya Terima Santunan hingga Rp 208 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
Manajemen talenta akan menjadi hebat bila diikuti manajemen keterbukaan. Kalau tidak, masyarakat akan memberi nama baru. Bukan Talent Pool. Melainkan Mystery Pool. Semua tahu ada kolamnya. Tidak ada yang tahu kedalamannya.
Yang lebih penting lagi adalah apa yang terjadi setelah pelantikan. Mengapa setiap kali kepala dinas berganti, indikator pelayanan tetap begitu-begitu saja?
Mengapa inovasi masih menjadi barang langka? Mengapa target pembangunan sering hanya berpindah dari dokumen ke dokumen? Mengapa rapat lebih banyak daripada terobosan?
Kalau ukuran keberhasilan seorang kepala dinas hanya mampu hadir tepat waktu, rajin mengikuti apel, dan pandai membuat laporan, maka jangan heran bila organisasi hanya pandai bekerja di atas kertas. Padahal masyarakat tidak hidup di dalam laporan. Mereka hidup dalam pelayanan.
Sudah saatnya Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki rapor publik bagi setiap kepala perangkat daerah. Bukan untuk mempermalukan.
Tetapi untuk menunjukkan bahwa jabatan publik memang dapat diukur. Misalnya, setiap enam bulan dipublikasikan capaian indikator utama: Target dan realisasi program. Kecepatan pelayanan. Serapan anggaran yang berkualitas, bukan sekadar tinggi. Inovasi yang diterapkan. Efisiensi anggaran. Tingkat kepuasan masyarakat. Tindak lanjut hasil pengawasan dan audit.
Dengan begitu, masyarakat tidak lagi menilai berdasarkan kedekatan, persepsi, atau popularitas. Mereka menilai berdasarkan angka, capaian, dan manfaat.
Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp 74 Juta kepada Ahli Waris Peserta di CiamisHobi Mengomentari, Kini Hanafi Diuji Memimpin Birokrasi di Kota Tasikmalaya!
Birokrasi modern bukan birokrasi yang paling banyak memiliki aplikasi. Bukan pula yang paling sering membuat slogan. Melainkan yang paling berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
Karena transparansi bukan ancaman. Ia adalah investasi kepercayaan. Dan kepercayaan publik jauh lebih mahal daripada sebuah kursi kepala dinas.
Pelantikan selalu berlangsung hanya beberapa menit. Tetapi konsekuensinya bisa berlangsung bertahun-tahun. Karena itu, masyarakat tidak sedang menghitung siapa yang berdiri di atas panggung.