Bukankah DPRD adalah mitra pemerintah, bukan penonton pemerintah? Kalau sejak awal dipanggil Dinas Lingkungan Hidup, inspektorat, konsultan perencana, hingga pelaksana proyek, mungkin satu pertanyaan sederhana soal suplai listrik sudah muncul.
Tidak perlu menunggu Rp3,6 miliar berubah menjadi monumen perencanaan yang pincang.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengakui masih ada kendala teknis, terutama soal suplai listrik. Pemerintah, kata dia, kini berkoordinasi dengan PLN agar IPAL bisa segera beroperasi. Ia juga menegaskan jika ditemukan kekurangan pekerjaan atau ketidaksesuaian spesifikasi, maka akan ditindak sesuai aturan.
Baca Juga:Keluarga Petani Tasikmalaya Terima Santunan hingga Rp 208 Juta dari BPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp 74 Juta kepada Ahli Waris Peserta di Ciamis
Pernyataan itu patut diapresiasi. Setidaknya ada pengakuan bahwa masalah memang ada. Dan ada komitmen untuk menyelesaikannya.
Namun pengakuan tidak boleh menjadi titik akhir. Justru harus menjadi titik awal untuk mengaudit mengapa perencanaan bisa meleset sejauh ini.
Karena persoalannya bukan sekadar menyambung kabel listrik. Tetapi menyambung akal sehat dalam proses perencanaan pembangunan.
Rp3,6 miliar bukan uang kecil. Bayangkan bila dana sebesar itu dialihkan menjadi bantuan sosial.
Berapa ribu keluarga yang bisa memperoleh beras? Berapa rumah tidak layak huni yang dapat diperbaiki? Berapa pelaku UMKM yang bisa memperoleh modal? Berapa anak sekolah yang bisa menerima bantuan pendidikan?
Uang rakyat selalu punya biaya kesempatan. Ketika satu proyek gagal dimanfaatkan tepat waktu, sesungguhnya ada ribuan kebutuhan lain yang ikut tertunda.
Pembangunan bukan perlombaan menghabiskan anggaran. Bukan pula lomba memotong pita. Yang dibutuhkan rakyat bukan bangunan yang fotogenik.
Baca Juga:Hobi Mengomentari, Kini Hanafi Diuji Memimpin Birokrasi di Kota Tasikmalaya!Resolusi Peradaban Pondok Pesantren Dimulai dari Tasikmalaya!
Melainkan bangunan yang bekerja. IPAL tidak dibangun untuk dipotret. IPAL dibangun untuk mengolah limbah. Kalau belum bisa beroperasi karena listrik belum tersedia, maka yang mengalir saat ini bukan air limbah. Melainkan ironi.
Semoga IPAL itu segera menyala. Bukan hanya listriknya. Tetapi juga kesadaran bahwa uang rakyat harus direncanakan dengan lebih cermat, diawasi dengan lebih serius, dan dipertanggungjawabkan dengan lebih bermartabat.
Karena APBD bukan buku mewarnai. Salah gambar, tinggal ganti halaman. APBD adalah uang rakyat. Sekali keliru, yang menanggung akibatnya bukan kertas. Melainkan masyarakat. (red)