PANGANDARAN, RADARTASIK.ID–Kabupaten pangandaran membutuhkan sarana dan sistem tata kelola air yang terintegrasi. Hal ini guna mengamankan ketersediaan air serta mencegah dan menanggulangi bencana banjir.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin usai rapat koordinasi bersama beberapa pihak terkait di Gedung DPRD Pangandaran Rabu (24/6/2026). Ia menilai banjir yang terus berulang setiap musim hujan merupakan persoalan lama yang membutuhkan penanganan menyeluruh, bukan sekadar solusi jangka pendek.
“Ini merupakan persoalan tahunan. Karena itu diperlukan sistem pengelolaan tata air yang terintegrasi agar banjir bisa ditangani secara menyeluruh,” ujarnya dalam keterangan.
Baca Juga:Didasari Rasa Kecewa, Sebagian Kader PAN di Kota Tasikmalaya Undur Diri6 Bulan Insentif Guru di Kota Tasikmalaya Belum Dibayar, Pengamat Soroti Sikap Pimpinannya
Menurut Asep, konsep penanganan harus mencakup normalisasi sungai, perlindungan kawasan resapan air, pembangunan embung, serta penguatan sistem drainase dan pengelolaan sumber daya air.
Ia menjelaskan, hasil kajian BBWS Citanduy bersama usulan pemerintah daerah akan disatukan menjadi rekomendasi yang akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian sebagai dasar penanganan banjir di wilayah Mangunjaya.
“Kawasan pertanian yang terdampak meliputi delapan desa yang selama ini menjadi salah satu sentra produksi pangan di Pangandaran,” katanya.
Ia mengatakan, peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan yang sudah ada tanpa harus membuka sawah baru.
“Permasalahan kita adalah kelebihan air saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Karena itu, pengelolaan tata air harus dibenahi,” katanya.
Kata dia, normalisasi Sungai Ciseel menjadi salah satu prioritas karena elevasi sungai yang lebih tinggi dibanding saluran di sekitarnya dinilai menjadi penyebab utama terjadinya genangan.
Panjang sungai yang membutuhkan penanganan diperkirakan mencapai sekitar 7,8 kilometer. Asep berharap program tersebut dapat segera direalisasikan agar persoalan banjir yang selama ini mengganggu produktivitas pertanian dapat teratasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran.(Deni Nurdiansah)