TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kondisi keuangan Pemkot Tasikmalaya yang jeblok berdampak pada tertundanya hak para guru. Di mana sudah 6 bulan atau sejak awal tahun mereka belum menerima insentif yang nilainya sekitar Rp 50.000 perbulan.
Pengamat pendidikan Kota Tasikmalaya Asep Sudrajat mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya setiap tahunnya selalu menganggarkan Insentif untuk Guru Paud, SDN & SMPN. “Besaran berkisar Rp 50.000 per bulan,” ungkapnya.
Namun dia menerima informasi dari para guru bahwa insentif tersebut tak kunjung diberikan. Meskipun nilainya relatif kecil, namun bagi para guru uang tersebut sangat ditunggu “Sedemikian parahnya kondisi keuangan pemkot,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga:Ikan Kerapu Raksasa Terjaring Nelayan di Pangandaran, Bobotnya 120kilogramVespa, Cerita dan Dua Hari yang Akan Mengubah Tasikmalaya!
Pria yang pernah menjabat Kabid GTK di Disdik Kota Tasikmalaya ini menilai masalah ini tidak bisa dianggap sepele, karena besar kecilnya hak guru tetap harus diberikan, apalagi sudah dianggarkan di APBD 2026. Meskipun sifatnya hanya penundaan, namun ada tanggung jawab moral dari kepala dinas dan pimpinan daerah. “Apalagi beredar rumor bahwa keterlambatan pembayaran insentif ini terkendala administrasi, bukan hanya karena kondisi keuangan pemerintah daerah,” ucapnya..
Informasi yang dia terima, para guru juga tidak menerima penjelasan atau permintaan maaf atas keterlambatan ini. Ini juga menurutnya bisa menimbulkan asumsi liar di kalangan guru bahkan masyarakat umum. “Komunikasi serta transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan para guru dan mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan selaku pimpinan seharusnya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pembayarannya. Jangan sampai para guru berasumsi pimpinan mereka tidak punya keberpihakan. “Kalau bukan kepada pimpinannya, siapa lagi yang bisa mereka andalkan untuk urusan ini,” katanya.
Guru merupakan ujung tombak pendidikan yang setiap hari menjalankan tugas mencerdaskan generasi bangsa. Ketika hak mereka tidak diberikan tepat waktu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan guru, tetapi juga penghargaan pemerintah terhadap profesi pendidik. “Bagaimana kita berharap pendidikan berkualitas jika gurunya tidak diperhatikan oleh pemerintah,” tuturnya.
Dia pun menyinggung narasi penghormatan dan apresiasi kepada para pendidik di Hari Guru. Meskipun hal itu menjadi bagian motivasi, namun para guru harus dimanusiakan dengan memenuhi hak-hak mereka. “Penghargaan yang sesungguhnya adalah memastikan hak-hak mereka diberikan secara layak, tepat waktu, dan berkelanjutan.