TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Wacana penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dinilai perlu dikaji secara matang.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra berpandangan, apabila nantinya pemerintah membuka formasi baru, sebaiknya penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu lebih dahulu menjadi prioritas.
Menurut Diky, dirinya belum menerima informasi resmi mengenai rencana penambahan formasi CPNS tahun ini.
Baca Juga:PAD Seret, Kata DPRD: Ujian untuk Kepemimpinan Wali Kota TasikmalayaRuang Fiskal Sempit, Pemkot Tasikmalaya Tetap Prioritaskan Pelayanan Publik
Terlebih, secara kewenangan dirinya hanya menjadi dewan pertimbangan dalam urusan kepegawaian sehingga keputusan tetap berada pada pihak yang lebih berwenang.
“Saya belum bisa bicara banyak mengenai hal itu dan saya belum mendengar tentang akan adanya penambahan,” ujarnya kepada Radar, Senin (22/6/2026).
Di sisi lain, Pemkot Tasikmalaya juga dihadapkan pada ketentuan dalam regulasi mengenai pembatasan belanja pegawai.
Kondisi tersebut, kata dia yang ditemui usai memimpin Apel Pagi di Bale Kota, menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum memutuskan penambahan aparatur baru.
Karena itu, Diky menilai data kebutuhan pegawai harus kembali dibenahi agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan apakah memang diperlukan penambahan ASN.
“Kalau memang membutuhkan ya harus segera dirumuskan dan dipikirkan, jangan sampai mengganggu efektivitas dan efisiensi di pemerintah,” katanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan membuka formasi CPNS, Diky secara pribadi berpandangan pemerintah sebaiknya lebih dahulu memprioritaskan PPPK paruh waktu yang saat ini masih menunggu kejelasan status.
Baca Juga:Suasana JB Sempat Heboh, Pengendara Motor Meninggal Mendadak di Simpang Tugu Kujang Kota TasikmalayaJenazah Lansia Ditemukan Mengambang di Sumur Umum Kota Tasikmalaya
Menurutnya, langkah tersebut lebih sejalan dengan upaya menjaga efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan sumber daya manusia yang sudah ada di lingkungan Pemkot Tasikmalaya.
“Kalau memang ada kesempatan dan kemampuan anggaran, ya sebaiknya mendahulukan rekan-rekan yang sudah ada. Itu salah satunya menjaga efisiensi dan efektivitas,” ucapnya.
Ia menambahkan, akan kurang tepat apabila pemerintah merekrut pegawai baru sementara tenaga yang telah ada justru belum memperoleh kepastian status, padahal masih dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Meski demikian, Diky menegaskan pandangan tersebut merupakan pendapat pribadinya dan bukan kebijakan resmi Pemerintah Kota Tasikmalaya.
“Itu lebih kepada pendapat saya pribadi. Sebagai wakil, saya bukan pemegang kekuasaan, jadi jangan dijadikan patokan,” tegasnya.