TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pertanyaan terbesar dari kisruh keuangan Kota Tasikmalaya sebenarnya bukan lagi soal kas yang tinggal Rp13 miliar. Bukan pula soal utang kepada pihak ketiga yang disebut mencapai Rp49 miliar.
Pertanyaan paling mendasar justru ini: Siapa yang membiarkan kondisi ini terjadi?
Sebab uang daerah tidak hilang begitu saja. Uang daerah juga tidak berjalan sendiri.
Baca Juga:Uriarte Didiskualifikasi, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi 4 Klasemen Kejuaraan Dunia Moto3BREAKING NEWS! SPPG Mulyasari Tamansari Kota Tasikmalaya Mendadak Berhenti Operasional, Tak Ada Batas Waktu
Ada yang merencanakan. Ada yang menghitung. Ada yang mengendalikan. Ada yang melaporkan.
Di situlah nama BPKAD menjadi sorotan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kalau di rumah tangga, BPKAD adalah bendahara keluarga.
Kalau di perusahaan, BPKAD adalah direktur keuangan. Kalau di pemerintahan, BPKAD adalah jantung pengelolaan uang daerah.
Semua orang boleh mengusulkan program. Semua OPD boleh membuat kegiatan.
Tetapi yang tahu kondisi kas daerah dari hari ke hari adalah BPKAD. Karena setiap rupiah yang keluar harus melewati mereka. Karena setiap rupiah yang masuk tercatat di sana.
Karena setiap potensi defisit seharusnya bisa dibaca jauh-jauh hari. Maka publik berhak bertanya. Jika hari ini SIPD kegiatan sampai dihentikan karena kas menipis, apakah kondisi ini benar-benar datang mendadak? Atau sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa bulan lalu?
Pemerhati anggaran dari Inisiatif, Nandang Suherman, menilai kondisi ini merupakan alarm serius bagi tata kelola keuangan Pemkot Tasikmalaya.
Menurut dia, persoalan seperti ini tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknis. Melainkan harus dievaluasi sampai ke akar manajemen pengelolaan keuangannya.
Baca Juga:Tersangka Korupsi MBG Atur Verifikasi SPPG Hingga Mark Up Pengadaan Motor Listrik dan SepatuSinyal Bahaya dari Bale Kota Tasikmalaya!
“Kalau setiap tahun persoalan keuangan terus berulang, berarti ada yang tidak beres dalam sistem pengelolaannya,” kata Nandang.
Ia menilai Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pengelola keuangan daerah.
Bahkan jika diperlukan dilakukan perombakan total. Istilah Sundanya: bedol desa. Bukan karena benci kepada orangnya. Tetapi karena hasil kerjanya harus diukur.
Menurut Nandang, banyak pegawai di lingkungan pengelola keuangan sudah terlalu lama berada di posisi yang sama. Pengalaman yang panjang seharusnya melahirkan kemampuan membaca risiko lebih awal.
Bukan justru membuat persoalan yang sama terus berulang setiap tahun.