TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Persoalan sampah yang kembali menggunung di sejumlah titik Kota Tasikmalaya memantik kritik dari berbagai pihak.
Kali ini, sorotan datang dari Ketua Umum Forum Silaturahmi (Forsil) RT/RW Kota Tasikmalaya, Deden Tazdad Hubban.
Menurut dia, akar persoalan sampah bukan semata armada yang kurang atau volume sampah yang meningkat, melainkan dimulai dari keterlambatan honor para petugas kebersihan sukarelawan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Baca Juga:Retribusi Pasar Cikurubuk Naik, Aroma Nepotisme dan Kios Ganda DisorotPengacara Senior Tasik Jadi Tersangka, Dalih Spontan Kini Berbalik Tekanan
“Honor itu urusannya dengan perut dan keluarga. Seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi jauh-jauh hari. Karena mereka punya kewajiban rumah tangga yang harus dipenuhi,” ujar Deden kepada Radar, Selasa (12/5/2026).
Ia menilai aksi mogok kerja petugas kebersihan yang sempat terjadi menjadi dampak nyata dari keterlambatan honorarium tersebut.
Menurutnya, persoalan serupa bukan kali pertama terjadi dan terus berulang dari pemerintahan ke pemerintahan.
“Ini penyakit lama. Bukan sekali dua kali terjadi. Hanya sekarang lebih booming karena sampah sampai meluber ke jalan,” katanya.
Deden menyoroti minimnya armada pengangkut sampah yang dinilai tidak sebanding dengan peningkatan volume sampah rumah tangga.
Ia menyebut pola konsumsi masyarakat modern yang serba plastik membuat produksi sampah terus meningkat setiap tahun.
“Sekarang kebutuhan rumah tangga hampir semuanya pakai plastik. Jajanan, sabun, sampo, pewangi, semuanya menambah timbunan sampah,” ucapnya.
Baca Juga:LKPJ Wali Kota Tasikmalaya Disorot DPRD, Diky Candra Janji Benahi Kinerja OPDSampah Menggunung di 4 Titik Kota Tasikmalaya, DLH Akui Armada Tua Jadi Kendala
Karena itu, dia mendorong Pemkot Tasikmalaya tidak sekadar mengandalkan kerja teknis DLH.
Menurutnya, pimpinan daerah harus lebih lincah mencari bantuan dan peluang anggaran dari pemerintah pusat.
“Jangan semuanya dibebankan ke dinas. Pimpinan daerah, DPRD sampai dinas harus bergandengan tangan. Jangan sewang-sewangan,” sindirnya.
Ia juga menilai persoalan klasik kekurangan anggaran terus dijadikan alasan di banyak organisasi perangkat daerah (OPD).
Bahkan, Deden menyebut problem serupa juga terjadi di sektor pendidikan yang kerap terganjal keterbatasan biaya kegiatan.
“Kalau tiap tahun alasannya enggak ada anggaran, terus evaluasinya di mana? Jangan sampai pejabat hanya sibuk mengejar karir, tapi program internal terbengkalai,” katanya.
Meski demikian, Deden mengapresiasi langkah DLH yang mulai membersihkan beberapa titik penumpukan sampah.