TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Penertiban kembali terjadi di halaman Bale Kota Tasikmalaya. Senin pagi (20/4/2026), Satpol PP Kota Tasikmalaya menurunkan jemuran pakaian dan tenda aksi yang sudah “berkemah” hampir dua bulan di ruang wajah pemerintahan itu.
Sekitar pukul 08.30, usai apel pagi, puluhan personel bergerak. Ini bukan babak pertama—melainkan penertiban ketiga. Sebuah pengulangan yang mulai terasa seperti ritual tanpa resolusi.
Kepala Satpol PP Kota Tasikmalaya, Yogi Subarkah, menegaskan langkah tersebut berdasar aturan.
Baca Juga:Siapa yang Mendorong Bendahara Itu Turun ke Arena Muscab PPP Kota Tasikmalaya?Salah Paham Seujung Sendok, Berujung Penculikan Tukang Bakso di Kota Tasikmalaya: Korban Sudah Ditemukan
Menurutnya, penyampaian aspirasi tetap diperbolehkan, namun harus memperhatikan ketentuan, termasuk estetika dan izin lokasi.
“Bukan menghambat aspirasi, tapi ada ketentuan. Ini juga menyangkut wajah pemerintah kota, Tantribum (Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat). Penertiban ini adalah ketiga kalinya kami lakukan,” ujarnya.
Ia juga memberi sinyal, selama atribut aksi masih melanggar aturan, penertiban akan terus dilakukan.
Satpol PP, kata dia, berada di “ujung” sebagai pelaksana teknis—sementara akar persoalan menunggu diselesaikan di meja kebijakan.
Namun, penertiban ini justru memantik reaksi. Massa dari Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan (KRPL) mendatangi Mako Satpol PP, lalu bergerak ke Bale Kota.
Mereka sempat melakukan sweeping ke ruang wali kota—yang kosong—sebelum akhirnya bertemu Sekda dalam rapat tertutup.
Hasilnya? Deadlock. Lagi-lagi.
Koordinator KRPL, Iwan Restiawan, menyebut tindakan pemerintah ini sebagai langkah sepihak yang “mencederai” komitmen awal.
Baca Juga:Kenzie Kecil Itu Naik Podium, Umurnya Masih 9 Tahun: Cucu dari Azies Rismaya Mahpud!PKS Kota Tasikmalaya Perluas Basis RW, Strategi Sunyi Menuju Kursi Dua Kali Lipat di Pemilu 2029
Ia bahkan melontarkan nada keras, menuding kepemimpinan kota tidak mampu merespons aspirasi publik secara substantif.
“Kami menyatakan perang. Data ada di kami, dan akan dibuka ke publik,” tegasnya.
Situasi pun menggantung. Perwakilan massa masih bertahan di Bale Kota, bersikeras mengambil kembali atribut aksi.
Sementara pemerintah—melalui Satpol PP—tetap pada garisnya: ketertiban harus ditegakkan, meski solusi belum juga menemukan pintu keluar.
Di antara jemuran yang diturunkan dan tenda yang dilipat, satu hal masih berdiri: kebuntuan. (rezza rizaldi)