TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyoroti kondisi tata ruang Kecamatan Singaparna sebagai ibu kota Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai masih semrawut dan belum tertata optimal.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Usman Kusmana, mendorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera melakukan penataan kawasan ibu kota, termasuk Alun-Alun Singaparna, terminal, dan pasar.
“Kepemimpinan bupati ini kan harus mencerminkan spirit yang utuh dan komprehensif. Jangan hanya berpikir sesuatu yang megalomania atau yang besar saja, mengurus banyak hal,” ungkap Usman.
Baca Juga:DPD Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya Sembelih 4 Sapi dan 6 Domba pada Iduladha 1447 Hijiriah GTRA Plus Siap Bongkar Permasalahan Tanah di Kabupaten Tasikmalaya, Ini Kata Agustiana!!
Menurutnya, persoalan yang berada di depan mata justru tidak mendapatkan perhatian serius. Karena itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memberi fokus terhadap penataan kawasan ibu kota agar wajah Kabupaten Tasikmalaya terlihat lebih tertib dan nyaman.
“Salah satunya yaitu Alun-Alun Singaparna, terminal dan pasar. Karena ketertiban, kenyamanan dan sarana publik di lokasi tersebut berpengaruh terhadap citra bagaimana ibu kota kabupaten di Singaparna, terhadap model kepemimpinan yang dijalankan,” kata Usman.
Ia menegaskan, kawasan ibu kota tidak boleh dikesampingkan dalam program pembangunan daerah. Penataan tata ruang, kata dia, harus mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Harus sesuai dengan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kawasan ibu kota kabupaten tersebut,” dorong Usman.
Selain aspek tata ruang, Fraksi Gerindra juga menyoroti persoalan ketertiban, kenyamanan, dan aktivitas masyarakat di kawasan publik Singaparna. Kondisi Alun-alun Singaparna yang telah dibangun oleh pemerintah provinsi dinilai jangan sampai terabaikan.
“Jangan sampai Alun-alun Singaparna sudah di bangun oleh provinsi, ditelantarkan dan tidak dibuat nyaman. Lalu pasar dan terminal juga semrawut tidak ditertibkan,” jelas dia.
Usman juga menilai penataan jalur transportasi dan lalu lintas di kawasan ibu kota perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, terminal perlu dibenahi agar memenuhi standar pelayanan transportasi publik yang aman dan tertib.