TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat 2024 tahap 1 rampung. Mereka yang tidak lolos, bisa kembali berkompetisi tahap kedua.
Orang tua dari Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, pun mengaku masih ingin terus berusaha, meski tedaftar dalam blank spot zonasi.
“Ya kami berharap ingin masuk negeri. Tinggal berdoa dan berusaha. Meski menyadari situasi di Bungursari seperti ini,” ucap Tatang Sutarman, Selasa 18 Juni 2024.
Baca Juga:Pengabdian Ivan Dicksan Belum Cukup Sebatas Sekda Kota Tasikmalaya, Suksesor Budi Budiman Turun GunungDitanya soal Maju di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024? Rezki Budiman Senyum- Senyum!
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024, jadwal pengumuman PPDB Jabar 2024 tahap ke satu adalah hari ini, 19 Juni 2024.
Pendaftaran PPDB tahap pertama ini meliputi jalur zonasi dan afirmasi KETM untuk SMA serta jalur afirmasi KETM dan prioritas terdekat untuk SMK.
Sementara itu, untuk tahap 2 akan berlangsung pada tanggal 24-28 Juni 2024.
Pelayanan pendaftaran online dibuka sejak 08.00-20.00 WIB, dengan kuota dalam PPDB 2024 tersedia sekitar 700 ribu.
Adapun pendaftaran bisa dilakukan melalui empat jalur yakni zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi.
Menurut Tatang, masalah yang setiap tahun bergulir ini, tak bisa membantu warganya. Sebab tak pernah ada solusi yang ditawarkan.
Meski berlangsung dua tahap, persaingan dengan pelajar yang dekat sekolah tujuan, serta dugaan transaksional, sangat menghambat anak-anak dari wilayah blank spot zonasi untuk mendapatkan kursi di sekolah negeri.
Ia pun mengaku telah melakukan beragam. Mulai dari meminta DPRD Kota Tasikmalaya untuk memberikan perhatian lebih, hingga berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya bisa ikut memikirkan solusi bagi pelajar di Kecamatan Bungursari.
Baca Juga:Ini Kata Jubir Viman Alfarizi: Kalau yang Tua Tidak Sanggup, Berikan ke yang Muda!Kaum Ibu adalah Kekuatan, Siap Jadi Bagian Terdepan Yusuf di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024!
Sebab di Bungursari, tidak hanya SMA/SMK negeri yang tidak ada. Bahkan SMP pun, hanya memiliki satu yang berstatus negeri.
“Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu, yang mana? Selama ini berdiirnya kota tasik, kami merasa dimarjinalkan. Mengapa mereka seolah-olah menutup mata dan telinga terhadap kebutuhan public?” kata Tatang.
Meski membangun sekolah terdengar sulit, Tatang dan warga Bungursari berharap anak-anaknya bisa diberikan kuota khusus lantaran keadaan sulit tersebut.
Bahan Kampanye Semata
Sebagai Penasihat Forum Bungursari, Tatang mengaku pernah diminta dokumen proposal pembangunan SMK negeri, oleh beberapa politisi. Bukan untuk membantu, justru dijadikan ‘barang dagangan’ politik.