Deden meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya, termasuk Dinas Perhubungan, UPTD Dadaha, serta pihak terkait lainnya, melakukan evaluasi langsung terhadap rekayasa lalu lintas yang saat ini diterapkan.
Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup efektivitas jalur alternatif, penerapan sistem satu arah, kondisi arus kendaraan pada jam sibuk, hingga aspek keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar Dadaha.
Ia juga meminta adanya kejelasan kepada masyarakat mengenai alasan penutupan, durasi kebijakan, jalur yang dapat digunakan, serta pengaturan lalu lintas selama akses utama ditutup.
Baca Juga:Kadin Mempersatukan Tiga Orang yang Dulu Berbeda, Kini Menjadi Satu Meja!Ketua dan Sekretaris SC Mukota Kadin Kota Tasikmalaya Pamit !
“Kami meminta Wali Kota Tasikmalaya dan seluruh anggota DPRD Kota Tasikmalaya jangan diam dan jangan menunggu sampai terjadi kecelakaan baru kemudian bertindak. Keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan akses dan lalu lintas,” tegas Deden.
Pihaknya mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya membuka koordinasi dengan berbagai pihak dalam proses penataan. Dari mulai dari Dinas Perhubungan, pengelola kawasan Dadaha, aparat keamanan, hingga masyarakat sekitar.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan rekayasa lalu lintas tidak hanya memindahkan persoalan dari satu titik ke titik lainnya. Setiap jalur alternatif harus memiliki pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan kepadatan maupun potensi kecelakaan.
Menurut Deden, evaluasi juga sebaiknya dilakukan langsung pada jam-jam sibuk. Dengan begitu, pemerintah dapat melihat pola pergerakan kendaraan secara nyata dan mengetahui titik mana yang mengalami kepadatan maupun konflik arus.
“Jangan sampai masyarakat dipaksa beradaptasi sendiri terhadap perubahan arus lalu lintas tanpa adanya pengaturan yang jelas. Pemerintah hadir untuk memastikan setiap kebijakan memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat,” pungkasnya. (Ujang Nandar)