Pemerintah perlu membangun sistem transportasi yang memungkinkan masyarakat berpindah moda secara mudah, aman, nyaman dan terjangkau.
Sederhananya, jangan sampai pembangunan transportasi hanya sibuk menambah ruas jalan, sementara pilihan masyarakat untuk bepergian tetap itu-itu saja.
Integrasi antarmoda dinilai menjadi kunci. Kereta api lokal nantinya diharapkan dapat terkoneksi dengan angkutan umum, jaringan jalan, serta pusat aktivitas masyarakat.
Baca Juga:Konfercab HMI Tasikmalaya Masuk Uji Publik, Lima Kandidat Berebut Kursi KetuaBaraya GHN Cimerak Cup II Tasikmalaya Gali Potensi Ganda Putera Masa Depan! Diikuti 233 Pasangan
Dalam audiensi tersebut, perwakilan PT KAI Daop 2 Bandung menyambut baik gagasan yang disampaikan KAMMI. Secara prinsip, pengembangan layanan kereta api lokal di Tasikmalaya masih memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut.
Namun, peluang tersebut tidak otomatis berarti kereta api lokal bisa langsung beroperasi.
Sejumlah aspek teknis dan operasional harus dikaji, mulai dari kondisi jalur, kesiapan sarana dan prasarana, kebutuhan penumpang hingga pola layanan yang paling memungkinkan.
Pengalaman pengembangan layanan kereta komuter di Jawa Barat menjadi salah satu gambaran bahwa transportasi berbasis rel masih memiliki ruang untuk dikembangkan sebagai bagian dari mobilitas regional.
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menyampaikan bahwa gagasan integrasi transportasi tersebut sejalan dengan arah perencanaan dan blueprint transportasi daerah.
Integrasi antarmoda disebut menjadi salah satu tujuan dalam pengembangan sistem transportasi Kota Tasikmalaya ke depan.
Sementara DPRD Kota Tasikmalaya menyatakan kesiapan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Tarung Derajat Masuk Dunia Kerja, Satlatsus BRISPA Tasikmalaya Bentuk Insan Perbankan yang TangguhKADIN Jabar Minta Drama Mukota Kota Tasikmalaya Tamat, Abdul Karim Ditagih Kerja Nyata
Rekomendasi itu diharapkan menjadi pintu awal untuk mendorong pengajuan pengembangan layanan kereta api lokal kepada pemerintah pusat maupun PT KAI.
PT KAI juga mendorong pemerintah daerah dan DPRD agar aktif menyampaikan usulan sebagai bagian dari proses pengajuan serta pengkajian layanan.
KAMMI menilai momentum tersebut jangan sampai berhenti sebagai wacana yang kembali masuk lemari arsip.
Menurut Syafiq, dibutuhkan kajian teknis, pemetaan kebutuhan masyarakat serta langkah konkret yang melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Kami berharap ini tidak berhenti pada audiensi hari ini. Kami ingin ada langkah konkret dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, DPRD, PT KAI, dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk merumuskan kajian, kebutuhan masyarakat, serta langkah-langkah strategis menuju hadirnya kereta api lokal di Tasikmalaya,” bebernya.