Unang menilai pemahaman mengenai kode etik perlu terus diperkuat, bukan hanya kepada pengurus, tetapi juga disampaikan kepada seluruh anggota PGRI di masing-masing wilayah.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesi dapat dicegah dan ditangani melalui pembinaan serta peningkatan kapasitas.
“Jangan sampai kode etik hanya dipahami sebagai aturan ketika ada persoalan. Justru yang paling penting adalah bagaimana kode etik menjadi pedoman dalam keseharian guru menjalankan profesinya,” katanya.
Baca Juga:Magnet Pilpres 2029 Menguat, Waketum Golkar Ahmad Doli Tangkap Sinyal dari AHYDPRD Jabar Bahas PAPBD 2026, NasDem Soroti Penurunan Pendapatan hingga Rencana Utang Rp3,4 Triliun
Melalui pelatihan tersebut, PGRI Kabupaten Tasikmalaya berharap sekbid dapat menjalankan fungsi organisasi secara lebih aktif sekaligus menjadi penghubung yang efektif antara PC PGRI dengan pengurus PGRI Kabupaten Tasikmalaya.
Penguatan di tingkat sekbid juga diarahkan untuk memastikan setiap bidang mampu menjalankan program sesuai tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan organisasi yang lebih optimal kepada anggota.
Unang menegaskan, PGRI tidak hanya berperan sebagai wadah organisasi profesi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mendorong peningkatan profesionalisme dan perlindungan terhadap guru.
Karena itu, penguatan organisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman anggota terhadap tanggung jawab dan etika profesi keguruan.
“Harapannya setelah pelatihan ini para sekbid bisa lebih aktif dan mampu mengembangkan program di masing-masing cabang. Pada akhirnya, yang ingin kami dorong adalah organisasi yang kuat dan guru yang semakin profesional,” pungkasnya. (obi)