CIAMIS, RADARTASIK.ID – Data Desil Kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan setelah sejumlah masyarakat mengeluhkan ketidaksesuaian status desil dengan kondisi ekonomi mereka di lapangan. Warga dengan penghasilan pas-pasan bahkan dilaporkan masuk kelompok desil tinggi, seperti Desil 9 atau 10.
Persoalan ini dinilai serius karena data desil menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial (bansos), subsidi energi, hingga bantuan pendidikan melalui jalur afirmasi seperti KIP Kuliah.
Kesalahan dalam penentuan desil berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran dan menyebabkan warga yang seharusnya menerima justru kehilangan haknya.
Baca Juga:DPRD Jabar Bahas PAPBD 2026, NasDem Soroti Penurunan Pendapatan hingga Rencana Utang Rp3,4 TriliunDemokrat Kabupaten Tasikmalaya Gebrak Sukarame, Gelar Lomba Rakyat Semarakkan Kemerdekaan
Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Kabupaten Ciamis. Pasalnya, di Kabupaten Ciamis ditemukan persoalan penerapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Koordinator Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Kabupaten Ciamis Yadi Kusmayadi SE mengatakan, desil merupakan pembagian kelompok penduduk berdasarkan tingkat pengeluaran (Cost) dan pendapatan (Income) yang diurutkan dari paling rendah hingga paling tinggi. Satu desil mewakili 10 persen dari total populasi.
Menurutnya, kesalahan pendataan sosial ekonomi bukan sekadar persoalan teknis. Kesalahan tersebut dapat berdampak langsung terhadap hak dasar masyarakat karena pemerintah menggunakan data desil sebagai indikator penerima bansos, subsidi energi, bantuan pendidikan, kesehatan dan program lainnya.
“Artinya, jika desil nya salah maka rantai kebijakan (policy) akan meleset tidak sesuai target,“katanya kepada Radar, Jumat (4/9/2026).
Ia menilai data desil memiliki posisi penting dalam memastikan kebijakan pemerintah menyasar kelompok masyarakat yang tepat. Karena itu, persoalan kesalahan data tidak boleh dianggap remeh.
Mengingat Desil ini adalah jantung dari keadilan sosial. Kalau jantung nya salah maka seluruh tubuh akan sakit. “Hal ini menjadi darurat data,pemerintah tidak bisa memakai alasan keterbatasan waktu,“ ujarnya.
Yadi mengatakan, pemutakhiran data juga tidak dapat dilakukan secara parsial karena persoalan yang terjadi dinilai sudah bersifat masif dan terstruktur. Kesalahan pendataan, menurutnya, memiliki implikasi nyata terhadap masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi bawah.