TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID– Sebagai kawasan perpaduan rekreasi, olahraga, ekonomi dan akses mobilitas warga, penataan Dadaha dinilai belum memiliki prioritas yang jelas. Hal ini akan menyulitkan pemerintah karena dihadapkan dengan berbagai kepentingan.
Akademisi Tasikmalaya Asep M Tamam menilai Pemkot Tasikmalaya belum memiliki prioritas dan target yang jelas dalam penataan yang dilakukan di Dadaha. Sehingga tim penataan dibingungkan karena perlu mengakomodir semua kepentingan. “Kalau ingin mengakomodir semuanya ya enggak akan selesai, harus jelas prioritasnya,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (3/9/2026).
Secara histori, Asep M Tamam menilai Dadaha merupakan pusat kegiatan olahraga. Sehingga kawasan tersebut didominasi oleh sarana olahraga dari mulai stadion, lapangan basket, sampai dengan GOR. “Karena Dadaha itu dikenalnya memang pusat kegiatan olahraga,” ujarnya.
Baca Juga:Maulid yang Menunggu Wali Kota!Audiensi di DPRD Kota Tasikmalaya, Vendor Bongkar Boroknya Parkir
Maka dari itu, menurutnya penataan pun harus memprioritaskan kepentingan masyarakat yang ingin berolahraga. Ditambah lagi, Dadaha pun menjadi kerap menjadi pusat kegiatan seni dengan adanya gedung kesenian. “Jadi tinggal konsentrasikan penataan untuk memaksimalkan fungsi sarana olahraga,” terangnya.
Untuk kepentingan ekonomi seperti PKL, juru parkir dan aktivitas usaha di sana tinggal menyesuaikan sebagai lapisan sekunder. Mereka bisa melakukan aktivitas mata pencaharian di area-area yang tidak mengganggu aktivitas olahraga. “Tidak perlu ada negosiasi, langsung saja tempatkan mereka di area yang tidak mengganggu aktivitas olahraga,” ujarnya.
Pihaknya paham bahwa pemerintah tidak hanya melihat keberadaan PKL dan juru parkir liar saja di Dadaha, namun juga pemain di belakangnya. Namun menurutnya pemerintah jangan sampai kalah dan harus bisa tegas. “Dulu kan pemerintah kita punya sejarah mampu menertibkan Dadaha yang lebih kacau dari sekarang, itu tanda bahwa kalau serius pasti mampu,” ucapnya.
Selain prioritas, penataan pun harus jelas target waktu yang ditetapkan supaya terus berprogres. Jangan sampai penataan Dadaha pada akhirnya menggantung atau setengah-setengah hanya karena tidak ada target waktu. “Misal sampai akhir tahun ini, atau sampai akhir jabatan wali kota, harus jelas target waktunya,” tuturnya.