BANJAR, RADARTASIK.ID – PMII Kota Banjar mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Kamis 3 September 2026.
Mereka melakukan audiensi dengan DPRD, dinas dan stakeholder terkait dinamika perubahan desil di masyarakat.
“Kami mempertanyakan, kenapa terjadi kenaikan desil di masyarakat secara tiba-tiba. Yang biasa dapat bantuan, kok ini tidak dapat karena desil-nya naik,” ujar Ketua PMII Kota Banjar Joni Setiawan.
Baca Juga:PGRI Kota Banjar Ingatkan Guru Agar Tak Terjebak Pinjaman Ilegal dan JudolDorong Jalan Pamegatan-Singajaya Garut Masuk Status Jalan Provinsi
Pihaknya menyesalkan pemetaan variabel yang dilakukan BPS terkait desil 1 sampai 10 belum jelas, sehingga banyak dikeluhkan masyarakat.
Hasil audiensi, pihaknya belum puas, apa yang sudah disampaikan BPS terkait desil yang ramai dibahas di masyarakat.
“Saya rasa BPS tidak terbuka. Kami akan mengawal dan ingin mengetahui berapa jumlah pastinya yang terdampak desil,” tegasnya.
Pihaknya akan terus memastikan masyarakat kurang mampu dapat hak-hak bantuan dari pemerintah, tanpa mengacu pada desil yang menjadi polemik.
Kepala BPS Kota Banjar Agus Susanto mengatakan, sumber data terkait desil banyak, bukan hanya dari hasil survei. Hasil faktualnya baru mencapai 30 persen yang dimuktahirkan.
“Artinya, mungkin banyak data-data yang belum dimuktahirkan sehingga ini yang didorong. Ketika BPS melakukan pemuktahiran lagi, nanti desil itu mendapatkan kondisi yang betul yang sesuai kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sumber data desil itu dari berbagai sumber, seperti dari kementerian lembaga dan juga dari partisipasi masyarakat.
Baca Juga:Tekan Kenakalan Remaja, Satpol PP Kota Banjar Datangi Sekolah-SekolahCabor Kota Banjar Kritisi Transparansi Anggaran KONI
“Artinya kami membutuhkan partisipasi peran serta dari seluruh masyarakat, pemerintah daerah bersama-sama menguatkan DTSEN,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Banjar Sutopo mengatakan mendapatkan keluhan masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari.
“Ada satu RT, biasanya 30 penerima dapat bantuan. Tapi setelah adanya desil malah turun jadi 15, padahal mereka dari masyarakat kurang mampu, ini bagaimana,” ujarnya.
Pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini, agar data yang dilakukan oleh BPS tepat sasaran dan sesuai data riil di lapangan. (Anto Sugiarto)