Tetapi kalau yang disentuh adalah TPP ASN, yang disentuh bukan hanya angka.Yang disentuh adalah rasa aman pendapatan ASN.
Menariknya lagi, sebelumnya sempat ada gagasan membedakan besaran berdasarkan jenjang jabatan. Artinya, pembahasan waktu itu sudah mencoba mencari formula yang lebih proporsional.
Pejabat dengan tanggung jawab lebih besar mendapat konsekuensi berbeda. ASN dengan jumlah lebih banyak mendapat perlakuan yang berbeda pula.
Baca Juga:Di Balik TPP 20 Persen: Potongan, Pinjaman, atau Siasat Anggaran!Uji Coba Lagi, E-Retribusi Parkir Tepi Jalan Kota Tasikmalaya Belum Diterapkan Total
Lalu mengapa akhirnya menjadi 20 persen?Nah, di sinilah cerita sebenarnya dimulai.Karena 20 persen itu bukan sekadar angka. Ia adalah ujung dari sebuah perjalanan panjang pembahasan anggaran.
Dan perjalanan itu membawa kita pada pertanyaan berikutnya: Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dan paling dirugikan dari perubahan skenario TPP tersebut?
Sebab kalau TPP memang harus dikurangi karena kemampuan fiskal daerah sedang tertekan, publik tentu bisa memahami.Tetapi publik juga berhak tahu: angka 20 persen itu lahir dari mana? Dari hitungan?Dari kesepakatan? Atau dari kompromi?
Karena dalam politik anggaran, angka kadang-kadang tidak pernah sekadar angka. Ada kepentingan di belakangnya.Ada strategi di dalamnya. Dan tentu saja ada ASN yang menunggu di ujungnya.
Menunggu TPP. Menunggu kepastian. Dan menunggu jawaban atas satu pertanyaan sederhana: TPP kami sebenarnya dipotong, atau hanya dipinjam dulu?. (red)