Mantan Ketua PII Tasikmalaya ini juga mengingatkan agar kekhawatiran mengenai kembalinya Orde Baru maupun munculnya supremasi militer tidak ditanggapi secara emosional. Sejarah, menurutnya, tetap penting untuk menjadi pembelajaran. Namun, kondisi demokrasi Indonesia saat ini memiliki struktur, institusi dan pengalaman politik yang berbeda dengan masa lalu.
Karena itu, membandingkan setiap keterlibatan militer dengan situasi Orde Baru tanpa melihat konteks hukum dan politik hari ini dinilai berpotensi melahirkan ketakutan berlebihan.
“Sejarah memang harus diingat, tetapi sejarah tidak boleh menjadi satu-satunya alat untuk membaca masa depan,” ujarnya.
Baca Juga:Truk LPG Kecelakaan di Pangandaran! Gas Melon Bertebaran di Jalan, Sopir Meninggal DuniaMantan Wali Kota Tasikmalaya Angkat Bicara Soal Potensi PAD! Pendapatan Parkir Dadaha Bisa 500 Juta
Ia menilai hubungan militer dan demokrasi harus dibangun berdasarkan rasionalitas. Militer harus profesional dan tunduk pada konstitusi, hukum serta supremasi sipil. Di sisi lain, masyarakat sipil juga dituntut memiliki kapasitas untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tanpa ketergantungan berlebihan terhadap institusi militer.
“Militer dan masyarakat sipil tidak harus selalu berhadapan. Dalam negara demokrasi yang matang, keduanya justru dapat menjadi dua kekuatan yang berbeda fungsi, tetapi bertemu pada satu tujuan yang sama,” katanya.
Jausan menegaskan, yang perlu dijaga bukan dominasi militer maupun dominasi sipil, melainkan kepentingan negara dan rakyat.
“Jika keterlibatan militer mampu menjadi solusi dalam situasi tertentu, gunakan secara tepat. Jika tugas tersebut sudah dapat dijalankan oleh institusi sipil, kembalikan kepada sipil. Jika terdapat pelanggaran, tegakkan hukum. Jika terdapat kelemahan institusi, lakukan reformasi,” pungkasnya.
Menurut dia, Indonesia membutuhkan militer yang profesional sekaligus masyarakat sipil yang kuat. Keduanya harus berjalan sesuai fungsi masing-masing untuk menghadapi tantangan zaman tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat.(Firgiawan)