Kota Tasikmalaya tidak kekurangan pelaku usaha. Yang sering kurang adalah akses.Akses modal. Akses pasar. Akses informasi. Akses kebijakan. Dan kadang-kadang akses untuk didengar.
Di situlah Kadin seharusnya bekerja. Bukan menjadi ruang tunggu pengusaha. Apalagi sekadar tempat memasang foto ketua.
Untuk sementara, setidaknya tiga nama mulai mengemuka. Fauzan. M. Abdul Karim.Dan Plt Ketua Kadin Kota Tasikmalaya H Asep Saepulloh. Masing-masing membawa modal yang berbeda.
Baca Juga:Tunggakan Setoran Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya Harus Segera Dievaluasi, Biar Tidak Semakin RugiDari Raja PLT ke Raja Anggaran!
Fauzan mempunyai jejaring Kadin Jawa Barat dan pengalaman dunia usaha. Ia juga sudah mulai bergerak secara terbuka.
Abdul Karim memiliki basis jejaring tersendiri di kalangan pengusaha. Namanya juga mempunyai irisan dengan konstelasi politik lokal karena diketahui menjadi bagian dari jejaring tim sukses Viman-Diky pada Pilkada 2024.
Namun irisan itu tentu tidak otomatis berarti pencalonannya membawa kepentingan politik pemerintahan. Itu dua hal berbeda.
Dalam organisasi pengusaha, seseorang bisa memiliki kedekatan politik tanpa otomatis menjadi kepanjangan tangan politik. Justru di sinilah independensi Kadin akan diuji.
Sedangkan H Asep Saepulloh memiliki modal yang berbeda lagi. Ia sedang berada di kursi Plt Ketua. Keuntungan seorang petahana—meskipun statusnya sementara—adalah mengenal rumah sendiri.
Tahu pintunya. Tahu ruangannya. Tahu siapa yang memegang kunci. Dan tahu siapa saja yang biasa datang bertamu.
Tetapi status Plt juga memiliki kelemahan. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar penjaga kursi sementara, melainkan memiliki gagasan untuk membawa organisasi lima tahun ke depan.
Baca Juga:Dari Kasus Penularan HIV/Aids, Dinkes Kota Tasikmalaya Sebut LSL Bukan Berarti LGBTVendor Nunggak Setoran Retribusi , Dewan Minta Kerja Sama Parkir Dishub Kota Tasikmalaya Dievaluasi
Di sinilah pertarungan Mukota V akan menjadi menarik. Pemilik suara tidak hanya akan memilih nama. Mereka sesungguhnya memilih arah.
Apakah Kadin lima tahun ke depan akan menjadi organisasi yang lebih aktif memperjuangkan kepentingan dunia usaha?.
Apakah Kadin mampu menjadi jembatan yang efektif dengan pemerintah? Apakah UMKM benar-benar mendapat ruang? Apakah Kadin mampu membuka pasar baru? Apakah investasi bisa didorong?Dan yang paling penting: Apa manfaat konkret menjadi anggota Kadin?
Pertanyaan terakhir mungkin justru yang paling sederhana. Sekaligus paling sulit dijawab. Sebab organisasi pengusaha yang kuat bukan yang ketuanya paling sering muncul di foto.