Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan paradigma New Public Service, di mana orientasi pelayanan birokrasi semestinya berpusat pada kemaslahatan masyarakat.
“Jika pemerintah lemah dalam hal ini, saya kira yang hilang bukan hanya marwah institusi, namun legitimasi negara di mata publik,” tegasnya.
Menurut Deden, cara pemerintah menangani polemik tersebut menjadi cermin apakah birokrasi benar-benar bekerja berdasarkan aturan, profesionalitas dan keadilan.
Baca Juga:Dugaan Asusila Tukang Bakso di Tasikmalaya Masih Abu-Abu, Polisi Olah TKP Ulang untuk Bongkar FaktaRSUD dr Soekardjo Kekurangan Dokter Spesialis, Pemkot Tasikmalaya Gandeng Unpad Percepat Solusi
Dengan kata lain, persoalan komentar di media sosial jangan sampai berhenti pada siapa yang berkomentar dan siapa yang tersinggung.
Sebab, di balik riuhnya linimasa, ada pertanyaan yang lebih besar: seberapa siap birokrasi membangun budaya pelayanan yang beretika, sekaligus tetap terbuka terhadap kritik masyarakat. (rezza rizaldi)