TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID– Promosi hotel bertajuk “Penginapan Bareng Pacar” di media sosial mencoreng citra Kota Tasikmalaya yang menjunjung tinggi nilai religi. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemkot dalam menjaga nama baik daerah serta kehormatan pemerintah.
Ketua Gerakan Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Miftah Faried, menilai polemik tersebut bukan sekadar persoalan konten promosi, melainkan menjadi indikator lemahnya pengawasan pemerintah terhadap sektor pariwisata dan ruang digital.
Menurut Miftah, identitas Kota Tasikmalaya sebagai Kota Santri kembali dipertanyakan ketika promosi yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dijunjung masyarakat justru dapat beredar luas tanpa respons cepat dari pemerintah.
Baca Juga:Vendor Akui Belum Mampu Fungsikan Karcis Parkir, Jukir di Kota Tasikmalaya Masih Harus DibinaPembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Kota Tasikmalaya Terkendala Aturan Lahan 1.000 Meter
“Ini bukan hanya soal promosi penginapan. Yang dipertaruhkan adalah konsistensi pemerintah dalam menjaga identitas Kota Santri. Jangan sampai slogan hanya menjadi pemanis, sementara praktik di lapangan berjalan tanpa arah,” tegasnya.
Ia secara khusus menyoroti kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya. Menurutnya, pesatnya pertumbuhan hotel, homestay, dan penginapan seharusnya diikuti dengan pembinaan, pengawasan, serta regulasi yang jelas agar tidak mengabaikan norma sosial dan budaya masyarakat.
“Pariwisata tidak boleh hanya mengejar tingkat hunian kamar. Jika orientasinya hanya bisnis, sementara nilai budaya dan karakter daerah diabaikan, maka yang dipertaruhkan adalah wajah Kota Tasikmalaya sendiri,” katanya.
Miftah juga mengkritik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tasikmalaya yang dinilainya lamban merespons isu yang telah menjadi konsumsi publik di media sosial. Menurutnya, ketika narasi yang dinilai merusak citra daerah viral, Kominfo seharusnya hadir sebagai pengendali informasi, bukan sekadar menjadi penonton.
“Kominfo mestinya menjadi garda terdepan dalam membangun literasi digital dan menghadirkan narasi tandingan yang positif. Sampai hari ini publik belum melihat langkah yang serius untuk mengimbangi derasnya konten yang beredar,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak bisa terus berlindung di balik slogan Kota Santri apabila pengawasan terhadap sektor pariwisata dan pengelolaan ruang digital masih dinilai lemah.
Menurutnya, Disporabudpar harus segera memperketat pembinaan terhadap pelaku usaha akomodasi, sementara Kominfo perlu menyusun strategi komunikasi publik yang lebih aktif agar ruang digital tidak dikuasai oleh konten-konten yang hanya mengejar sensasi.