Karena itu, solusi yang ditawarkan harus mampu menyelesaikan akar persoalan, bukan sekadar mengganti pola pengelolaan.
“Masalah parkir dari dulu sampai sekarang sebenarnya sama. Yang dibutuhkan bukan keluhan yang berulang, tetapi inovasi, fokus, dan totalitas menyelesaikan persoalannya,” katanya.
Menurut Enan, pemerintah harus memiliki metodologi yang jelas dalam membenahi tata kelola parkir, mulai dari memetakan faktor penyebab kebocoran, menentukan skala prioritas hingga menghadirkan solusi yang terukur.
Baca Juga:Krisis Air Bersih Landa Purbaratu Tasikmalaya, Warga Rela Antre hingga Larut Malam Demi 120 Galon SehariTasikmalaya Great Sale Siap Digelar, Bidik Lonjakan Transaksi hingga Wisata Belanja
Ia menilai pergantian kepala dinas tidak akan membawa perubahan apabila akar persoalan tetap dibiarkan.
“Kalau masalahnya tetap sama, siapa pun kepala dinasnya nanti akan mengeluhkan hal yang sama. Yang harus berubah adalah cara menyelesaikan masalahnya,” ucapnya.
Enan juga menyoroti pentingnya pendekatan yang mengedepankan dialog dengan para juru parkir.
Menurutnya, pemerintah harus mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan daerah sekaligus memperhatikan mata pencaharian para jukir.
“Mereka mencari nafkah untuk keluarga, sementara pemerintah mengejar PAD. Tinggal bagaimana mencari win-win solution yang adil bagi semua pihak,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Tasikmalaya menggandeng 17 vendor resmi untuk mengelola parkir di sejumlah ruas jalan sebagai upaya meningkatkan PAD.
Namun kebijakan tersebut memunculkan polemik setelah beredar isu keuntungan vendor hanya lima persen.
Para vendor sendiri membantah angka tersebut sudah menjadi kesepakatan final.
Baca Juga:Hari Koperasi 2026! KOPMA UNPER Tebar Kepedulian Sosial, Buktikan Koperasi Tak Hanya Urus Simpan PinjamEdukasi Sikat Gigi Sejak Dini Berbuah Hasil, Pemahaman Anak PAUD di Tasikmalaya Melonjak
Mereka menjelaskan saat ini kerja sama masih berada pada tahap uji petik untuk memetakan potensi riil setiap titik parkir sebelum target setoran ditetapkan.
Di sisi lain, para vendor juga mengungkap masih banyak persoalan di lapangan, mulai dari minimnya sosialisasi kepada juru parkir, dugaan praktik jual beli lahan parkir hingga kebocoran setoran akibat campur tangan berbagai oknum.
Kondisi itu dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan terlebih dahulu agar target peningkatan PAD tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
Sebab, mengejar penerimaan daerah tanpa menutup kebocoran hanya akan menjadi menimba air dengan ember yang masih berlubang. (rezza rizaldi)