Meski demikian, ia mengakui belum ada pembahasan rinci mengenai sektor mana yang akan diprioritaskan lebih dahulu. Keputusan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, hingga Perubahan APBD 2026 sekitar Oktober-November mendatang, pelaksanaan kegiatan diperkirakan baru bisa mencapai sekitar 50 persen dari anggaran murni.
“Rinciannya belum dibahas. Yang jelas sampai perubahan anggaran nanti kemungkinan baru sekitar 50 persen kegiatan yang bisa dieksekusi, baik kegiatan SKPD maupun Pokir DPRD,” tukasnya.
Baca Juga:Tak Sekadar Pengabdian, KKN UMB 2026 Difokuskan Dekat Kampus untuk Perkuat Dampak bagi MasyarakatSetoran Ilegal Parkir di Kota Tasikmalaya Disorot DPRD, Dishub Diminta Buka 'Peta Uang' Pihak Ketiga
Sebelumnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama Banggar DPRD telah menggelar forum coffee morning untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi ancaman defisit APBD 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp182 miliar.
Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa program-program pemerintah yang sebelumnya ditahan melalui surat edaran BPKAD akan kembali dijalankan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan kas daerah.
Kesepahaman itu diharapkan mampu menjaga roda pembangunan tetap bergerak di tengah ruang fiskal yang semakin sempit.
Sebab, ketika anggaran terlalu lama terkunci, bukan hanya berkas yang tertahan di meja birokrasi, tetapi denyut ekonomi masyarakat pun ikut melambat. (rezza rizaldi)